Jadi Tersangka Korupsi, PNS Tetap Terima Gaji & Tunjangan

 

 ILUSTRASI

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuturkan, meskipun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersangkut sebuah kasus pelanggaran termasuk korupsi sehingga menjadi tersangka, PNS tersebut tetap menerima gaji dan tunjangan lainnya.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Badaruddin menjelaskan, PNS yang menjadi tersangka hanya mendapat gaji namun tidak full akan tetapi hanya 50 persen.

"Kalau gaji itu dia terima 50 persen untuk pemberhentian sementara tapi kalau tunjangan keuangannya itu tinggal 10 persen, tapi kalau skorsing dia tidak masuk maka tidak dibayar, tinggal gajinya saja," ungkapnya kala ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (11/5/2012).

Kiagus pun melanjutkan bahwa ketika telah menjadi tersangka PNS tersebut tidak akan langsung dipecat, namun akan diberhentikan terlebih dahulu sementara.

"Sebenarnya, kebijakan berhenti atau tidak tergantung dari hasil pemeriksaan, tetapi kalau secara hukumnya, begitu jadi tersangka kita berhentikan dulu dia untuk sementara, skorsing. Nanti kalau sudah berkekuatan hukum tetap baru diberhentikan," paparnya.

"Tapi apabila ada bukti-bukti yang diyakini oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) maka IBI akan merekomendasikan ke atasannya, dan atasannya akan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, kalau ada bukti-bukti yang kuat bahwa dia melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku, ketentuan perundang-undangan maka dia bisa saja diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI

 SBY: Ini 3 Cara Agar Ekonomi RI Tumbuh Pesat

Presiden SBY.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan Indonesia agar ekonominya tumbuh pesat. Hal ini seperti yang disampaikan delegasi Inggris kepada dirinya.

"Saya baru membaca komentar dan pandangan dari pimpinan businnes center yang waktu itu mendampingi PM Inggris. Dia katakan Indonesia adalah tempat yang baik untuk investasi. Tiga hal, kalau Indonesia bisa tingkatkan yang tiga hal ini maka Indonesia bisa lebih pesat," jelas SBY saat memimpin rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/5/2012).

Pertama, legal and regulation certainty. "Ayo kita yang biasa melakukan regulasi peraturan, jangan berubah, dan tiba-tiba berubah ini yang membuat bingung, hukum dan predictable," jelas dia.

Kedua, yang dikoreksi oleh delegasi Inggris adalah doing bussines harus diperbaiki. "Mereka ingin kemudahan lebih baik lagi, jangan dipersulit sana dan sini," jelas dia.

Ketiga, infrastruktur lebih maju. "Tiga ini mungkin sudah didengar beberapa tahun lalu, dan ini dianggap oleh orang yang punya kemampuan besar dan ini bisa ditingkatkan lagi. Kalau ini investasi bergerak, maka pembelanjaan pemerintah bisa kita jaga, dan daya beli masyarakat kita," jelas dia.

Dia juga mengatakan, pemerintah seharusnya menjalankan program kemiskinan yang sudah direncanakan.

"Sekarang era politik menjelang pemilu, statement dari politisi-politisi termasuk kandidat presiden, mereka ungkapkan tentang pengurangan kemiskinan yang kritis. Kita sudah punya kebijakan itu, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Ini yang sudah betul-betul yang sudah kita miliki harus kita jalankan," beber dia.

MEDIA INFORMASI

Bank Dipo Resmi Jadi Bank Sahabat Sampoerna

 

 ILUSTRASI

JAKARTA - Setahun setelah diakuisisi Grup Sampoerna, Bank Dipo Internasional resmi beralih nama menjadi Bank Sahabat Sampoerna.

"Perubahan nama ini dilakukan per Februari 2012 untuk menambah daya saing Bank di industri perbankan nasional," ujar Direktur Utama Bank Sahabat Sampoerna Indra W Supriadi, Rabu (9/5/2012) saat jumpa pers peluncuran Bank Sahabat Sampoerna.

Grup Sampoerna melalui PT Sampoerna Investama telah mengakuisisi 85 persen saham Bank Dipo Internasional dengan PT Pahalamas Sejahtera sebagai pemegang saham pendiri tetap memiliki 15 persen saham bank.

Sampai dengan 2011, aset Bank Sahabat Sampoerna naik 35 persen menjadi Rp 1,1 triliun dari Rp 798 miliar pada akhir 2010. Dana pihak ketiga (DPK) melonjak 31 persen menjadi Rp 811,4 miliar sementara kredit tumbuh 15,04 persen menjadi Rp 643,4 miliar.

Grup Sampoerna telah menyuntikkan modal sebesar Rp 100 miliar di akhir 2011 sehingga rasio kecukupan modal (CAR) menjadi 36,5 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar 25,7 persen. Fungsi intermediari tetap berjalan baik yang tecermin dari rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) sebesar 79,3 persen

MEDIA INFORMASI

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 6,3% Dinilai Wajar

 

 ILUSTRASI

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2012 yang sebesar 6,3 persen dianggap wajar. Ekonomi Indonesia ditaksir akan tumbuh 6,2-6,4 persen sampai akhir tahun.  Hal ini dikarenakan adanya kombinasi penurunan ekspor, peningkatan impor minyak dan tingginya ekspektasi inflasi.

"Pertumbuhan ekonomi (kuartal satu) 6,32 persen memang sudah sesuai dengan prediksi Mandiri.  Ke depan, saya rasa pertumbuhan ekonomi hanya akan berkisar 6,2-6,4 persen saja, karena  perlambatan permintaan global yang mempengaruhi ekspor kita dan juga meningkatnya impor, khususnya migas," ujar Chief Economist Bank Mandiri Destry Damayanti.

Selain komponen ekspor dan impor yang tahun ini akan melambat, Destry juga memprediksi, konsumsi masyarakat akan melempem dikarenakan adanya ekspektasi inflasi yang meningkat sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Ketidakpastian domestik akan terus tinggi walaupun harga BBM enggak dinaikkan pemerintah. Meski kalau diperhatikan sekarang harga Indonesian Crude Price (ICP) kita sudah jauh di atas Brent dan  West Texas Intermediate (WTI) jadi kemungkinan naik (BBM) masih tetap ada," lanjut Destry.

Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar (AS) juga diprediksi akan semakin tertekan sehingga akan terus mendorong melempemnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 6,2-6,4 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam APBN-P 2012 di 6,5 persen.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal satu 2012 hanya di 6,3 persen atau lebih rendah dari ekspetasi banyak pihak dan pemerintah yang bisa mencapai 6,5 persen. Menurut BPS, angka ini disebabkan karena menurunnya ekspor yang tidak juga bisa melampaui pertumbuhan belanja pemerintah dan juga konsumsi domestik.

MEDIA INFORMASI

 Pertumbuhan Ekonomi Diyakini Bakal Sesuai Target

Menkeu Agus Martowardojo

JAKARTA - Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi di kuartal mendatang akan sesuai dengan target, meskipun terhambat kebijakan BBM subsidi. Hal ini karena pemerintah akan menggenjot pertumbuhan ekonomi dari belanja pemerintah.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (7/5/2012).

"Sekarang ini kalau BBM yang bisa disampaikan adalah kita tidak ada kenaikan sampai dengan akhir tahun. Namun, kita akan menjaga anggaran kita memadai. Itu ditandai dengan program-program penghematan yang dilakukan pemerintah. Fokus kita ke belanja-belanja nonprioritas, seperti perjalanan dinas, dan tim-tim konsolidasi," tutur Agus.

Agus optimistis, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan ketiga mendatang akan tinggi sehingga di akhir tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di angka 6,5 persen. Demi mencapai targetnya, Agus akan menggenjot belanja modal dan barang pemerintah dan juga memperbesar porsi belanja infrastruktur.

"Kami optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan baik dan kita kalau menargetkan 6,5 persen masih akan capai itu. Kenapa? karena di 2012 masih akan didukung oleh stimulus yang ada di APBN-P 2012 untuk infrastruktur. Kita juga akan mentargetkan investasi yang tinggi di kuartal satu diatas sembilan persen ini akan meningkat dan akan berdampak positif ke depan," lanjut mantan Dirut Bank Mandiri ini.

Masih tingginya angka investasi di kuartal pertama ini, pencairan anggaran pemerintah yang akan dipercepat di kuartal-kuartal mendatang dan juga penetapan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) akan terus membuat ekonomi Indonesia melaju kencang di angka 6,5 persen sesuai dengan APBN-P 2012.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal satu 2012 hanya di 6,3 persen atau lebih rendah dari ekspetasi banyak pihak dan pemerintah yang bisa mencapai 6,5 persen. Menurut BPS, angka ini disebabkan karena menurunnya ekspor yang tidak juga bisa melampaui pertumbuhan belanja pemerintah dan juga konsumsi domestik.

MEDIA INFORMASI

Gelar Investment Garde RI Bisa Dicabut

 ILUSTRASI

JAKARTA - Peringkat Indonesia layak investasi (investment grade) yang telah disematkan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings dan Moody's Investor Service berpotesi diturunkan. Hal ini terjadi, jika pemerintah tak mampu mengelola keuangan negara.

Analis pasar modal Reza Priambada mengatakan, jika pemerintah tidak bisa menjaga defisit anggaran, bukan tidak mungkin peringkat tersebut bisa dapat ditarik kembali.

“Namun lembaga peringkat tersebut (Moody dan Fitch's) tidak langsung menurunkan peringkat, mereka akan melakukan penilainan kembali,” ungkap Reza.

Dia menjelaskan, alasan salah satu lembaga pemeringkat lainnya, yakni Standard and Poor’s (S&P) enggan memberikan peringkat investment grade untuk Indonesia lantara kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut dia, S&P menilai selisih Indonesian Crude Product (ICP) dengan harga BBM bersubsidi di Indonesia semakin besar. "Ini membuat Anggaran belanja negara membengkak dan mengganggu keuangan Negara," tukas dia.

Diberitakan sebelumnya, S&P menyatakan belum memberikan gelar ini lantaran batalnya kenaikan harga BBM bersubsidi. "Soal S&P saya tidak terlalu khawatir. Saya rasa ini masalah waktu saja," ungkap Kepala BKPM Gita Wirjawan.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardjojo menjelaskan, lembaga Pemeringkat Internasional S&P perlu melakukan kajian lebih lanjut sebelum menyematkan gelar investment grade tersebut kepada Indonesia.

Hal ini diungkapkan lantara dua lembaga pemeringkat lainnya yakni Moody's dan Fitch's Rating, telah lebih dahulu memberikan gelar investment grade bagi Indonesia.

Mengutip website resmi Moody's, dari sisi manajemen fiskal, Moody's melihat saat ini kebijakan yang diterapkan cukup baik. Indikatornya adalah defisit anggaran berada pada tingkat yang sangat rendah, dan beban utang pemerintah sebagai terhadap PDB (debt to GDP) yang rendah.

Pertama, adanya mobilitas pendapatan yang baik sehingga dapat menyebabkan peningkatan pada ruang fiskal.

Kedua, kondisi negara pembayaran dan sistem keuangan yang sehat, ditambah dengan track record stabilitas moneter dan pengendalian harga.

Ketiga, kemajuan berkelanjutan dalam mengatasi infrastruktur, yang berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan potensial.

Keempat, adanya permodalan dari dalam negeri serta pasar kredit untuk yang mampu mendukung kemampuan keuangan dan utang pemerintah.

MEDIA INFORMASI

Genjot Ekonomi Daerah, Apkasi Gelar Otonomi Expo 2012

 ILUSTRASI

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan menggelar International Expo dengan tema "Otonomi Expo & Forum 2012 in Counjunction with Asean-China Free Trade International Expo & Forum 2012". Kegiatan tersebut akan dihelat pada 24-27 Mei 2012 di Jakarta Convention Center (JCC). Pameran ini nantinya akan menyajikan keberhasilan pemerintah daerah.

"Termasuk, menunjukkan pelayanan terbaik daerah kepada investor, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) agar mau turut dalam memajukan pertumbuhan perekonomian masyarakat," ujar Ketua Umum Apkasi,
Dia menjelaskan, pada dasarnya daerah menginginkan percepatan kemajuan pembangunannya. Sehingga daerah akan memberi jaminan kepastian hukum untuk para investor.

"Saya yakin, saat ini para kepala daerah sedang berlomba meyakinkan investor, sebab jika tidak, daerahnya dapat dianggap tidak kondusif sebagai daerah investasi," terang Isran.

Menurutnya, kegiatan ini salah satu syarat yang dibebankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada para bupati, yakni untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Itu sudah diberikan pengarahan sewaktu Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Oktober, Apkasi di Denpasar dan harus menjadi pegangan. Bahkan hal tersebut sudah menjadikan rujukan dan pedoman para kepala daerah,” tegasnya.

Daerah juga diharapkan dapat segera membenahi diri agar investor mau datang ke daerah dengan memberikan pelayanan kemudahan. Ajang ini, lanjut Isran, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan dan kemajuan pelaksanaan otonomi daerah selama lebih dari sebelas tahun.

MEDIA INFORMASI