Otoritas Jasa Keuangan Bakal Kelola Dana Rp 7.000 Triliun

 

 Danang Widoyoko.

JAKARTA — Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menyebutkan, Otoritas Jasa Keuangan  merupakan lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mengawasi seluruh sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Omzet yang dikelola OJK diperkirakan mencapai Rp 7.000 triliun.
"Ya, saya kira lembaga ini sangat penting karena perannya mengawasi seluruh sektor keuangan baik perbankan maupun non-perbankan, termasuk pasar modal," kata Danang .
Menurut dia, sektor keuangan relatif tidak banyak tersentuh selama ini. Misalnya, kata Danang, bila ada sanksi yang diberikan kepada suatu pihak dalam suatu kasus di bidang pasar modal,  sanksinya hanya berupa sanksi administratif. Itu, menurut Danang, tidak sepadan dengan keuntungan yang bisa didapat oleh pihak tersebut di pasar modal. Dengan begitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa hadir untuk menjamin kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Sementara itu bagi pemerintah, OJK hadir sebagai upaya untuk mengatur sektor finansial.
"Bagi pemerintah, pengalaman di AS menunjukkan sektor finansial harus diatur. Duit bayar pajak tidak nyebur ke finansial untuk membayar bail-out (dana talangan). Jadi regulasi (untuk sektor finansial) harus sejak awal tidak pas krisis," papar Danang.
Apalagi dana yang dikelola OJK terbilang besar, yakni mencapai Rp 7.000 triliun. Itu terdiri dari omzet perbankan sekitar Rp 3.000 triliun, omzet pasar modal Rp 3.000 triliun, dan asuransi dan lainnya  Rp 1.000 triliun. Dana itu, menurut dia, sangat besar ketimbang dana fiskal yang hanya mencapai  Rp 1.500 triliun.
"Dana fiskal Rp 1.500 triliun saja ada pengawasan BPK, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian," ujar dia.
Jadi, kata dia lagi, dengan dana yang diawasi mencapai Rp 7.000 triliun, beban yang ditanggung OJK sangat besar. "Betapa beratnya beban OJK ini. Dan juga bukan hanya beban strategisnya lembaga ini, tetapi ini menyangkut kepercayaan masyarakat bagi sektor finansial," katanya.
OJK adalah lembaga baru yang akan melakukan supervisi jasa keuangan mulai bidang perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan nonbank. Jasa keuangan sendiri merupakan industri yang strategis sehingga harus diawasi orang-orang berintegritas tinggi, memiliki keahlian, dan kompetensi di bidang keuangan. OJK akan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 orang. Sebanyak 14  nama calon anggota telah dipilih oleh Presiden dan diserahkan kepada DPR. DPR nantinya akan memilih 7 orang untuk ditetapkan sebagai anggota dewan tersebut.

MEDIA INFORMASI

 Transaksi Uang Elektronik Tumbuh 117,35 Persen

 

ILUSTRASI

JAKARTA - Volume transaksi uang elektronik sampai dengan Maret 2012 tumbuh 117,35 persen menjadi 6.990.613 juta transaksi dibandingkan periode serupa tahun lalu sebesar 3.216.170 juta transaksi.

Pertumbuhan ini juga sejalan dengan kenaikan nilai transaksi uang elektronik yang per Maret 2012 sebesar 110,89 persen menjadi Rp 128,141 miliar dari posisi Maret 2011 senilai Rp 60,762 miliar. Nilai tersebut merupakan posisi tertinggi sejak uang elektronik mulai beredar pada 2007.

Tren kenaikan transaksi menggunakan uang elektronik ini secara khusus terlihat dalam tiga bulan pertama tahun 2012. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pada Januari volume transaksi uang elektronik tercatat 4.543.445 juta transaksi dan naik lagi pada Februari 2012 menjadi 5.762.752 juta transaksi.

Sampai dengan Maret 2012 jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat sebanyak 15.638.950 kartu. Jumlah ini tumbuh 66 persen dibandingkan posisi Maret 2011 sebanyak 9.400.205 kartu.

MEDIA INFORMASI

"Fit and Proper Test" Komisioner OJK Tunggu DPR

 ILUSTRASI

JAKARTA - Jika tak ada aral melintang, bulan Mei ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and porper test) terhadap calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Juni nanti diharapkan DPR telah mendapatkan tujuh nama calon anggota dewan komisioner OJK yang akan ditetapkan oleh Presiden. Sayangnya, sampai saat ini, calon anggota dewan komisioner OJK belum mendapatkan undangan dari DPR untuk menjalani proses seleksi.

Mulia P Nasution, salah satu calon anggota dewan komisioner OJK yang diajukan oleh Presiden ke DPR mengaku, belum mendapatkan undangan untuk hadir dalam proses seleksi. "Saya belum menerima (undangan fit and proper test ). DPR yang akan menetapkan agenda dan jadwal. Saya dan teman-teman lain yang menjadi calon menunggu (undangan)," jelasnya akhir pekan lalu.

Meski begitu, Mulia yang akan dijagokan menduduki posisi wakil ketua Dewan Komisioner OJK ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan. Menurutnya, DPR akan meminta calon anggota dewan komisioner untuk menyampaikan pengalamannya sesuai bidang yang akan diemban di OJK.

Mantan sekjen Kemenkeu yang kini menjadi staf ahli Menteri Keuangan ini, mengklaim dirinya memiliki pengalaman sesuai dengan bidang yang akan diembannya nanti di OJK. Menurut Mulia, misi OJK ke depan adalah menyelenggarakan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel.

Nantinya, kata Mulia OJK dan BI harus menjalin kerjasama yang erat. Pasalnya, "Pengalihan pengawasan perbankan dari BI ke OJK itu memerlukan transfer teknologi dan sistem informasi yang selama ini dijalankan BI," katanya.

MEDIA INFORMASI

 Hubungan Dagang RI-Rusia Masih Adem Ayem

 

 Menko Perekonomian Hatta Rajasa

BANDUNG - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan jatuhnya pesawat Sukhoi super jet 100 tidak akan berpengaruh negatif terhadap hubungan dagang Indonesia-Rusia.

"Saya kira tidaklah sampai ke situ (berdampak terhadap kerjasama perdagangan). Kita jangan berspekulasi dulu," kata Hatta usai kuliah Kewirausahaan di Kampus UPI, Jalan Setiabudi, Bandung, Sabtu (12/5/2012).

Menurut Hatta, Rusia selalu melihat Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam memperkuat perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Pendekatan praktis dan potensi yang cukup besar dalam hubungan bilateral dan kesamaan pandangan mengenai isu-isu utama dewasa ini, merupakan dasar yang kuat untuk kerjasama di berbagai bidang mulai dari energi, ruang angkasa, pendidikan, pariwisata hingga proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar.

Sebagai mantan Menteri Perhubungan, Hatta merasa prihatin atas peristiwa kecelakaan pesawat asalRusia tersebut. Menurutnya, seluruh upaya evakuasi maupun data korban seharusnya masyarakat mempercayakan kepada instansi terkait seperti KNKT maupun Basarnas, yang saat ini berada di lokasi jatuhnya pesawat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2005-2011) volume perdagangan Indonesia-Rusia terus mengalami peningkatan. Perdagangan naik 67,63 persen dari 2010, realisasi Juli 2011 sudah mencapai USD1,5 miliar.

MEDIA INFORMASI

 Hipmi: Ekonomi Sumut Tumbuh Mandiri Tanpa Pemerintah

 

ILUSTRASI

MEDAN - Klaim pemerintah akan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) yang selalu lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sejak 2011 lalu, boleh jadi benar secara statistik.

Namun disayangkan, pemerintah kehilangan peran dalam perwujudan pertumbuhan tersebut. Kemandirian masyarakat, khususnya kalangan pengusaha kecil dan menengahlah yang membuat pertumbuhan itu tetap terjaga.

"10 tahun terakhir pemerintah Sumut terus disibukkan dengan persoalan hukum dan politik. Pengusaha kecil dan menengah dibiarkan berjibaku dengan segala persoalan yang timbul baik karena tuntutan pasar maupun kebijakan pemerintah," Kata Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Sumatera Utara Firsal Ferial Mutyara, Jumat (11/5/12) malam.

Kondisi itu setidaknya tergambar dalam proses industrialisasi yang cenderung stagnant akibat kewajiban pemerintah menyiapkan infrastruktur tak kunjung dilaksanakan secara maksimal. Ketiadaan infrastruktur juga telah membuat investor enggan masuk, padahal dalam proses industrialisasi, modal maupun teknologi yang dimiliki investor menjadi sangat penting.

"Karena tidak ada infrastruktur, saat ini investor lebih memilih provinsi Riau. Pemerintahnya di sana juga lebih banyak memberikan kemudahan dibanding di Sumut," tambahnya.

Sementara terkait pembangunan mega proyek yang kini tengah dilaksanakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dinilai telah kadaluarsa. Seperti bandara Kuala Namu, yang ditargetkan dapat menampung hingga 12 juta penumpang per tahun. Dinilai juga tidak akan maksimal mengingat volume penumpang yang juga telah membludak.

"Kuala Namu, Sei Mangke, Kuala Tanjung, itu proyek sejak tahun berapa. Perhitungannya sudah tidak lagi sesuai. Begitu dibuka, pasti langsung penuh. Jadi ya tetap stagnan kita," tegasnya.

Firsal memprediksi kondisi ini masih akan terus terjadi hingga 2015 mendatang. Karena di 2013 akan ada pemilihan gubenur dan 2014 pemilihan presiden, yang tentunya akan memakan konsentrasi pemerintah. Pimpinan nasional terpilih pun baru akan dapat efektif di 2015 mendatang.

"Sampai 2013 mendatang kondisinya pasti masih sama. Tidak akan ada yang perduli, karena semua konsentrasi ke politik. Lagi-lagi pengusaha dan masyarakat yang harus mengurus dirinya sendiri," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI

 Jadi Tersangka Korupsi, PNS Tetap Terima Gaji & Tunjangan

 

 ILUSTRASI

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuturkan, meskipun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersangkut sebuah kasus pelanggaran termasuk korupsi sehingga menjadi tersangka, PNS tersebut tetap menerima gaji dan tunjangan lainnya.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Badaruddin menjelaskan, PNS yang menjadi tersangka hanya mendapat gaji namun tidak full akan tetapi hanya 50 persen.

"Kalau gaji itu dia terima 50 persen untuk pemberhentian sementara tapi kalau tunjangan keuangannya itu tinggal 10 persen, tapi kalau skorsing dia tidak masuk maka tidak dibayar, tinggal gajinya saja," ungkapnya kala ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (11/5/2012).

Kiagus pun melanjutkan bahwa ketika telah menjadi tersangka PNS tersebut tidak akan langsung dipecat, namun akan diberhentikan terlebih dahulu sementara.

"Sebenarnya, kebijakan berhenti atau tidak tergantung dari hasil pemeriksaan, tetapi kalau secara hukumnya, begitu jadi tersangka kita berhentikan dulu dia untuk sementara, skorsing. Nanti kalau sudah berkekuatan hukum tetap baru diberhentikan," paparnya.

"Tapi apabila ada bukti-bukti yang diyakini oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) maka IBI akan merekomendasikan ke atasannya, dan atasannya akan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, kalau ada bukti-bukti yang kuat bahwa dia melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku, ketentuan perundang-undangan maka dia bisa saja diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI

 SBY: Ini 3 Cara Agar Ekonomi RI Tumbuh Pesat

Presiden SBY.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan Indonesia agar ekonominya tumbuh pesat. Hal ini seperti yang disampaikan delegasi Inggris kepada dirinya.

"Saya baru membaca komentar dan pandangan dari pimpinan businnes center yang waktu itu mendampingi PM Inggris. Dia katakan Indonesia adalah tempat yang baik untuk investasi. Tiga hal, kalau Indonesia bisa tingkatkan yang tiga hal ini maka Indonesia bisa lebih pesat," jelas SBY saat memimpin rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/5/2012).

Pertama, legal and regulation certainty. "Ayo kita yang biasa melakukan regulasi peraturan, jangan berubah, dan tiba-tiba berubah ini yang membuat bingung, hukum dan predictable," jelas dia.

Kedua, yang dikoreksi oleh delegasi Inggris adalah doing bussines harus diperbaiki. "Mereka ingin kemudahan lebih baik lagi, jangan dipersulit sana dan sini," jelas dia.

Ketiga, infrastruktur lebih maju. "Tiga ini mungkin sudah didengar beberapa tahun lalu, dan ini dianggap oleh orang yang punya kemampuan besar dan ini bisa ditingkatkan lagi. Kalau ini investasi bergerak, maka pembelanjaan pemerintah bisa kita jaga, dan daya beli masyarakat kita," jelas dia.

Dia juga mengatakan, pemerintah seharusnya menjalankan program kemiskinan yang sudah direncanakan.

"Sekarang era politik menjelang pemilu, statement dari politisi-politisi termasuk kandidat presiden, mereka ungkapkan tentang pengurangan kemiskinan yang kritis. Kita sudah punya kebijakan itu, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Ini yang sudah betul-betul yang sudah kita miliki harus kita jalankan," beber dia.

MEDIA INFORMASI