Hubungan Dagang RI-Rusia Masih Adem Ayem

 

 Menko Perekonomian Hatta Rajasa

BANDUNG - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan jatuhnya pesawat Sukhoi super jet 100 tidak akan berpengaruh negatif terhadap hubungan dagang Indonesia-Rusia.

"Saya kira tidaklah sampai ke situ (berdampak terhadap kerjasama perdagangan). Kita jangan berspekulasi dulu," kata Hatta usai kuliah Kewirausahaan di Kampus UPI, Jalan Setiabudi, Bandung, Sabtu (12/5/2012).

Menurut Hatta, Rusia selalu melihat Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam memperkuat perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Pendekatan praktis dan potensi yang cukup besar dalam hubungan bilateral dan kesamaan pandangan mengenai isu-isu utama dewasa ini, merupakan dasar yang kuat untuk kerjasama di berbagai bidang mulai dari energi, ruang angkasa, pendidikan, pariwisata hingga proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar.

Sebagai mantan Menteri Perhubungan, Hatta merasa prihatin atas peristiwa kecelakaan pesawat asalRusia tersebut. Menurutnya, seluruh upaya evakuasi maupun data korban seharusnya masyarakat mempercayakan kepada instansi terkait seperti KNKT maupun Basarnas, yang saat ini berada di lokasi jatuhnya pesawat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2005-2011) volume perdagangan Indonesia-Rusia terus mengalami peningkatan. Perdagangan naik 67,63 persen dari 2010, realisasi Juli 2011 sudah mencapai USD1,5 miliar.

MEDIA INFORMASI

 Hipmi: Ekonomi Sumut Tumbuh Mandiri Tanpa Pemerintah

 

ILUSTRASI

MEDAN - Klaim pemerintah akan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) yang selalu lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sejak 2011 lalu, boleh jadi benar secara statistik.

Namun disayangkan, pemerintah kehilangan peran dalam perwujudan pertumbuhan tersebut. Kemandirian masyarakat, khususnya kalangan pengusaha kecil dan menengahlah yang membuat pertumbuhan itu tetap terjaga.

"10 tahun terakhir pemerintah Sumut terus disibukkan dengan persoalan hukum dan politik. Pengusaha kecil dan menengah dibiarkan berjibaku dengan segala persoalan yang timbul baik karena tuntutan pasar maupun kebijakan pemerintah," Kata Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Sumatera Utara Firsal Ferial Mutyara, Jumat (11/5/12) malam.

Kondisi itu setidaknya tergambar dalam proses industrialisasi yang cenderung stagnant akibat kewajiban pemerintah menyiapkan infrastruktur tak kunjung dilaksanakan secara maksimal. Ketiadaan infrastruktur juga telah membuat investor enggan masuk, padahal dalam proses industrialisasi, modal maupun teknologi yang dimiliki investor menjadi sangat penting.

"Karena tidak ada infrastruktur, saat ini investor lebih memilih provinsi Riau. Pemerintahnya di sana juga lebih banyak memberikan kemudahan dibanding di Sumut," tambahnya.

Sementara terkait pembangunan mega proyek yang kini tengah dilaksanakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dinilai telah kadaluarsa. Seperti bandara Kuala Namu, yang ditargetkan dapat menampung hingga 12 juta penumpang per tahun. Dinilai juga tidak akan maksimal mengingat volume penumpang yang juga telah membludak.

"Kuala Namu, Sei Mangke, Kuala Tanjung, itu proyek sejak tahun berapa. Perhitungannya sudah tidak lagi sesuai. Begitu dibuka, pasti langsung penuh. Jadi ya tetap stagnan kita," tegasnya.

Firsal memprediksi kondisi ini masih akan terus terjadi hingga 2015 mendatang. Karena di 2013 akan ada pemilihan gubenur dan 2014 pemilihan presiden, yang tentunya akan memakan konsentrasi pemerintah. Pimpinan nasional terpilih pun baru akan dapat efektif di 2015 mendatang.

"Sampai 2013 mendatang kondisinya pasti masih sama. Tidak akan ada yang perduli, karena semua konsentrasi ke politik. Lagi-lagi pengusaha dan masyarakat yang harus mengurus dirinya sendiri," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI

 Jadi Tersangka Korupsi, PNS Tetap Terima Gaji & Tunjangan

 

 ILUSTRASI

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuturkan, meskipun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersangkut sebuah kasus pelanggaran termasuk korupsi sehingga menjadi tersangka, PNS tersebut tetap menerima gaji dan tunjangan lainnya.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Badaruddin menjelaskan, PNS yang menjadi tersangka hanya mendapat gaji namun tidak full akan tetapi hanya 50 persen.

"Kalau gaji itu dia terima 50 persen untuk pemberhentian sementara tapi kalau tunjangan keuangannya itu tinggal 10 persen, tapi kalau skorsing dia tidak masuk maka tidak dibayar, tinggal gajinya saja," ungkapnya kala ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (11/5/2012).

Kiagus pun melanjutkan bahwa ketika telah menjadi tersangka PNS tersebut tidak akan langsung dipecat, namun akan diberhentikan terlebih dahulu sementara.

"Sebenarnya, kebijakan berhenti atau tidak tergantung dari hasil pemeriksaan, tetapi kalau secara hukumnya, begitu jadi tersangka kita berhentikan dulu dia untuk sementara, skorsing. Nanti kalau sudah berkekuatan hukum tetap baru diberhentikan," paparnya.

"Tapi apabila ada bukti-bukti yang diyakini oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) maka IBI akan merekomendasikan ke atasannya, dan atasannya akan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, kalau ada bukti-bukti yang kuat bahwa dia melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku, ketentuan perundang-undangan maka dia bisa saja diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI

 SBY: Ini 3 Cara Agar Ekonomi RI Tumbuh Pesat

Presiden SBY.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan Indonesia agar ekonominya tumbuh pesat. Hal ini seperti yang disampaikan delegasi Inggris kepada dirinya.

"Saya baru membaca komentar dan pandangan dari pimpinan businnes center yang waktu itu mendampingi PM Inggris. Dia katakan Indonesia adalah tempat yang baik untuk investasi. Tiga hal, kalau Indonesia bisa tingkatkan yang tiga hal ini maka Indonesia bisa lebih pesat," jelas SBY saat memimpin rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/5/2012).

Pertama, legal and regulation certainty. "Ayo kita yang biasa melakukan regulasi peraturan, jangan berubah, dan tiba-tiba berubah ini yang membuat bingung, hukum dan predictable," jelas dia.

Kedua, yang dikoreksi oleh delegasi Inggris adalah doing bussines harus diperbaiki. "Mereka ingin kemudahan lebih baik lagi, jangan dipersulit sana dan sini," jelas dia.

Ketiga, infrastruktur lebih maju. "Tiga ini mungkin sudah didengar beberapa tahun lalu, dan ini dianggap oleh orang yang punya kemampuan besar dan ini bisa ditingkatkan lagi. Kalau ini investasi bergerak, maka pembelanjaan pemerintah bisa kita jaga, dan daya beli masyarakat kita," jelas dia.

Dia juga mengatakan, pemerintah seharusnya menjalankan program kemiskinan yang sudah direncanakan.

"Sekarang era politik menjelang pemilu, statement dari politisi-politisi termasuk kandidat presiden, mereka ungkapkan tentang pengurangan kemiskinan yang kritis. Kita sudah punya kebijakan itu, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Ini yang sudah betul-betul yang sudah kita miliki harus kita jalankan," beber dia.

MEDIA INFORMASI

Bank Dipo Resmi Jadi Bank Sahabat Sampoerna

 

 ILUSTRASI

JAKARTA - Setahun setelah diakuisisi Grup Sampoerna, Bank Dipo Internasional resmi beralih nama menjadi Bank Sahabat Sampoerna.

"Perubahan nama ini dilakukan per Februari 2012 untuk menambah daya saing Bank di industri perbankan nasional," ujar Direktur Utama Bank Sahabat Sampoerna Indra W Supriadi, Rabu (9/5/2012) saat jumpa pers peluncuran Bank Sahabat Sampoerna.

Grup Sampoerna melalui PT Sampoerna Investama telah mengakuisisi 85 persen saham Bank Dipo Internasional dengan PT Pahalamas Sejahtera sebagai pemegang saham pendiri tetap memiliki 15 persen saham bank.

Sampai dengan 2011, aset Bank Sahabat Sampoerna naik 35 persen menjadi Rp 1,1 triliun dari Rp 798 miliar pada akhir 2010. Dana pihak ketiga (DPK) melonjak 31 persen menjadi Rp 811,4 miliar sementara kredit tumbuh 15,04 persen menjadi Rp 643,4 miliar.

Grup Sampoerna telah menyuntikkan modal sebesar Rp 100 miliar di akhir 2011 sehingga rasio kecukupan modal (CAR) menjadi 36,5 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar 25,7 persen. Fungsi intermediari tetap berjalan baik yang tecermin dari rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) sebesar 79,3 persen

MEDIA INFORMASI

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 6,3% Dinilai Wajar

 

 ILUSTRASI

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2012 yang sebesar 6,3 persen dianggap wajar. Ekonomi Indonesia ditaksir akan tumbuh 6,2-6,4 persen sampai akhir tahun.  Hal ini dikarenakan adanya kombinasi penurunan ekspor, peningkatan impor minyak dan tingginya ekspektasi inflasi.

"Pertumbuhan ekonomi (kuartal satu) 6,32 persen memang sudah sesuai dengan prediksi Mandiri.  Ke depan, saya rasa pertumbuhan ekonomi hanya akan berkisar 6,2-6,4 persen saja, karena  perlambatan permintaan global yang mempengaruhi ekspor kita dan juga meningkatnya impor, khususnya migas," ujar Chief Economist Bank Mandiri Destry Damayanti.

Selain komponen ekspor dan impor yang tahun ini akan melambat, Destry juga memprediksi, konsumsi masyarakat akan melempem dikarenakan adanya ekspektasi inflasi yang meningkat sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Ketidakpastian domestik akan terus tinggi walaupun harga BBM enggak dinaikkan pemerintah. Meski kalau diperhatikan sekarang harga Indonesian Crude Price (ICP) kita sudah jauh di atas Brent dan  West Texas Intermediate (WTI) jadi kemungkinan naik (BBM) masih tetap ada," lanjut Destry.

Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar (AS) juga diprediksi akan semakin tertekan sehingga akan terus mendorong melempemnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 6,2-6,4 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam APBN-P 2012 di 6,5 persen.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal satu 2012 hanya di 6,3 persen atau lebih rendah dari ekspetasi banyak pihak dan pemerintah yang bisa mencapai 6,5 persen. Menurut BPS, angka ini disebabkan karena menurunnya ekspor yang tidak juga bisa melampaui pertumbuhan belanja pemerintah dan juga konsumsi domestik.

MEDIA INFORMASI

 Pertumbuhan Ekonomi Diyakini Bakal Sesuai Target

Menkeu Agus Martowardojo

JAKARTA - Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi di kuartal mendatang akan sesuai dengan target, meskipun terhambat kebijakan BBM subsidi. Hal ini karena pemerintah akan menggenjot pertumbuhan ekonomi dari belanja pemerintah.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (7/5/2012).

"Sekarang ini kalau BBM yang bisa disampaikan adalah kita tidak ada kenaikan sampai dengan akhir tahun. Namun, kita akan menjaga anggaran kita memadai. Itu ditandai dengan program-program penghematan yang dilakukan pemerintah. Fokus kita ke belanja-belanja nonprioritas, seperti perjalanan dinas, dan tim-tim konsolidasi," tutur Agus.

Agus optimistis, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan ketiga mendatang akan tinggi sehingga di akhir tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di angka 6,5 persen. Demi mencapai targetnya, Agus akan menggenjot belanja modal dan barang pemerintah dan juga memperbesar porsi belanja infrastruktur.

"Kami optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan baik dan kita kalau menargetkan 6,5 persen masih akan capai itu. Kenapa? karena di 2012 masih akan didukung oleh stimulus yang ada di APBN-P 2012 untuk infrastruktur. Kita juga akan mentargetkan investasi yang tinggi di kuartal satu diatas sembilan persen ini akan meningkat dan akan berdampak positif ke depan," lanjut mantan Dirut Bank Mandiri ini.

Masih tingginya angka investasi di kuartal pertama ini, pencairan anggaran pemerintah yang akan dipercepat di kuartal-kuartal mendatang dan juga penetapan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) akan terus membuat ekonomi Indonesia melaju kencang di angka 6,5 persen sesuai dengan APBN-P 2012.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal satu 2012 hanya di 6,3 persen atau lebih rendah dari ekspetasi banyak pihak dan pemerintah yang bisa mencapai 6,5 persen. Menurut BPS, angka ini disebabkan karena menurunnya ekspor yang tidak juga bisa melampaui pertumbuhan belanja pemerintah dan juga konsumsi domestik.

MEDIA INFORMASI