Taspen Naikkan Tunjangan Pensiunan PNS 7%

MEDIA INFORMASI, JAKARTA - PT Taspen (Persero) berencana menaikkan tunjangan para pegawai pensiunan pemerintahan sebanyak tujuh persen dari 2011. Kenaikan tunjangan tersebut hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Purnawirawan, dan Warakawuri.

Sekretaris Perusahaan Taspen Wiharto menjelaskan, selain tunjangan, adapula kenaikan tunjangan anak yatim/piatu dan tunjangan orang tua POLRI.

"Selain itu ada juga pemberian tunjangan kehormatan bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan tunjangan Veteran RI," ungkapnya dalam siaran pers, Jakarta, Senin (30/4/2012).

Wiharto melanjutkan, kenaikan tunjangan pensiun pokok baru mulai berlaku sejak pembayaran 1 Januari 2012 dan dibayarkan pada Mei 2012. Menurutnya, pembayaran rapel dari Januari-April 2012 akan dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pembayaran pensiun pada Mei.

Di sisi lain, besarnya pokok tunjangan bekas anggota KNIP dan PKRI (Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia) yakni sebesar Rp1.988.000 dan untuk janda/duda senilai Rp1.481.000.

Sekadar informasi, kenaikan pensiun pokok dan tunjangan pelaku pemerintahan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2012, PP No.19/2012, PP No.20/2012, PP No.21/2012, PP No.22/2012, dan PP No.23/2012.

MEDIA INFORMASI

"Tak Ada yang Salah dengan Subsidi"

ILUSTRASI

JAKARTA - Pemerintahan SBY-Boediono dinilai bermaksud memangkas semua jenis subsidi. Bukan hanya subsidi BBM saja, bahkan turut berimbas ke subsidi pertanian dan lainnya.

"Tidak ada yang salah dengan subsidi. Bahkan sejatinya subsidi adalah amanat konstitusi. UUD 1945 tidak propasar tapi prointervensi negara," kata Pengamat Filsafat Politik UI Donny Garhal, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/4/2012).

Dia mengatakan bila pemangkasan tersebut secara terbuka, ada tertuang pada pasal 10 ayat (3) UU No. 22/2012 yang memangkas subsidi. Bagi pemerintah, dinilainya, subsidi diartikan sebagai kehilangan cash.

"Kontitusi kita bersifat intervensionisme, bukan pro pasar bebas. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terjadinya ketidakadilan dalam berbisnis, yang ujung-ujungnya merugikan bangsa dan negara. Kalau ada pemerintah yang menyelenggarakan negara berdasarkan pasar bebas, jelas rezim tersebut sudah melanggar konsitusi," jelas Donny.

Seperti berkali-kali dinyatakan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie, dalam konteks subsidi BBM, sesungguhnya tidak terjadi riil cash lost, tapi hanya opportunity lost untuk menjual minyak kita dengan harga pasar.

Menurutnya, apabila harga minyak saat ini UUD105 per barel, artinya setara dengan Rp6.000-Rp6.500/ per iter. Setelah dikurangi berbagai biaya produksi dan pemerintah menjual BBM kepada rakyatnya Rp4.500 per liter.

"Maka sebenarnya kita hanya kehilangan peluang memperoleh untung, yaitu Rp6.500 dikurangi Rp4.500 = Rp2.000 karena minyaknya dipakai untuk rakyat sendiri. Jadi sesungguhnya yang terjadi bukan seolah-olah APBN rugi karena bersubsidi seperti selama ini pemerintah gembar-gemborkan," pungkas Dia.

MEDIA INFORMASI

BI : Ekonomi RI Melambat Kuartal II-2012

Gedung Bank Indonesia

BANDUNG - Bank Indonesia (BI) memprediksikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun ini hanya mencapai 6,4 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan untuk triwulan pertama tahun ini sebesar 6,5persen.

Direktur Grup Kebijakan Ekonomi Juda Agung mengatakan, penurunan sebesar 0,1 persen tersebut disebabkan dari sisi ekspor. Walaupun menurun, Juda menyebut  pertumbuhan ekonomi masih dikategorikan positif.

"Ekspor sedikit menurun, ke semua wilayah di Eropa dan China tetapi itu masih positif. Di china masih positif, di AS juga seperti itu teapi tidak signifikan dari 6,5 persen jadi 6,4 persen, penurunannya juga tidak terlalu signifikan di ekspor," ujar Juda di Grand Royal Panghegar, Bandung, Sabtu (28/4/2012).

Juda menyebut, pertumbuhan ekspor melambat seiring dengan menurunnya prospek ekonomi global. Ekonomi global menyebabkan harga komoditas internasional secara umum masih dalam trend menurun, kecuali harga minyak.

"Ekspor barang tambang juga turu tetapi masih positif, hanya sedikit melemah di 2012, tapi tidak negatif,"  tambahnya.

Selain itu, Juda memproyeksi kisaran pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2012 berada di antara  10,6 persen sampai 11,1 persen.

"Sedangkan untuk triwulan kedua berada di angka 10,1persen, diproyeksikan lebih rendah dari triwulan I sebesar 10,2 persen," tandasnya

MEDIA INFORMASI

BI Akan Keluarkan Izin Berganda Perbankan

 Bank Indonesia

Bank Indonesia sedang menyiapkan ketentuan yang mengharuskan perbankan nasional mengajukan izin tambahan untuk berbagai aksi korporasi yang akan dilakukannya.

"BI akan mengeluarkan multi-licensing (izin berganda) yang bertujuan memperkuat pengawasan perbankan," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad di sela-sela pertemuan The Asian Bankers di Bangkok, Thailand, Jumat (27/4/2012).

Namun, menurut Muliaman Hadad, ketentuan itu tidak akan membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan BI bagi bank, karena izin tambahan yang diharuskan hanya untuk aksi korporasi yang akan dilakukan. "Kita ini menganut single license, sekali izin keluar bank bisa melakukan apa saja dan itu tidak akan kita cabut. Namun sekarang akan ada beberapa izin lain dan diskresi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan lain," katanya.

Muliaman mencontohkan mengenai akan adanya izin tambahan untuk menjadi bank devisa atau membuka cabang baru di daerah atau pulau lain yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah itu.

Tuntutan untuk memberikan izin berganda bagi operasional perbankan ini muncul karena sejumlah negara tidak memberikan kemudahan yang sama seperti yang diberikan BI di Indonesia jika perbankan Indonesia akan membuka cabang di luar negeri.

Namun, menurut Muliaman tuntutan asas resiprokal di bidang perbankan ini mulai mengalami kemajuan terutama di China dan Malaysia. Begitu juga di Korsel dan Singapura.

Contohnya, Bank Mandiri akan membuka cabang di Shanghai pada pekan ini, setelah adanya perundingan BI dengan otoritas perbankan setempat. "Malaysia sejak awal April lalu juga sudah mulai membuka pasarnya, setelah mereka menyadari pentingnya membuka pasar mereka untuk mendorong kemajuan industri perbankan mereka," katanya.

Muliaman menambahkan, izin berganda bagi perbankan ini juga akan diarahkan untuk tidak menghambat program penyatuan industri perbankan ASEAN yang akan berlaku 2020.  Namun, menurut dia,integrasi industri perbankan Asean masih terkendala beberapa hal seperti kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur keuangan, regulasi dan kualifikasi perbankan antara lima negara maju di ASEAN dan lima negara ASEAN yang masih tertinggal. "Komunikasi antarnegara ASEAN penting untuk saling membuka diri seperti mengenai asas resiprokal dan kerjasama yang saling menguntungkan," katanya.

MEDIA INFORMASI

BI Dapat Penghargaan dari Asian Banker Summit

Bank Indonesia

The Asian Banker Summit 2012 memberi penghargaan kepada Bank Indonesia sebagai pelaksana regulasi prudensial dan sistemik terbaik di Asia tahun 2012. Pemberian penghargaan ini berlangsung dalam jamuan malam bagi peserta The Asian Banker Summit 2012 di Bangkok, Thailand, Rabu (25/4/2012).
penghargaan diserahkan oleh Ketua The Asian Banker Summit David Seldon dan diterima Deputi Gubenur BI Muliaman D Hadad.
The Asian Banker Summit menilai BI mencatat pencapaian yang luar biasa dalam merespons tantangan pasar yang dihadapi pelaksana peraturan. Apa yang dilakukan BI sudah sesuai dengan standar internasional.
Muliaman mengemukakan, pemberian penghargaan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan BI dalam kebijakan mikro perbankan sudah bisa meredam dampak dari kemungkinan adanya krisis. Bahkan, kebijakan BI yang hati-hati dan sistemik membuat sistem perbankan relatif baik dan kuat menghadapi kemungkinan krisis keuangan dan krisis lain.

MEDIA INFORMASI

Presiden Setuju Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak Bertambah

PRESIDEN RI

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung usulan menaikkan besaran penghasilan yang masuk kategori penghasilan tidak kena pajak. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Muhaimin menyampaikan hal itu dalam silaturahim dengan pimpinan serikat buruh di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Senin (23/4/2012) malam. Agenda tahunan ini dihadiri Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo, Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hasanuddin Rachman, dan sedikitnya 400 pengurus serikat buruh.

”Presiden menyampaikan hal ini dalam rapat terbatas 16 April lalu. Beliau menyetujui usulan agar penghasilan tidak kena pajak dinaikkan supaya buruh bisa lebih sejahtera,” ujar Muhaimin.
Rp 2 juta per bulan
Muhaimin sejak sebulan lalu mengusulkan agar penghasilan tidak kena pajak dinaikkan dari Rp 1,32 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Pemerintah berharap daya beli masyarakat bisa meningkat. Kondisi akan turut mendorong sektor riil.

Usulan kenaikan penghasilan tidak kena pajak ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mendorong kesejahteraan buruh. Strategi lainnya adalah mendorong perusahaan yang mampu agar menaikkan standar kesejahteraan pekerja.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo seusai menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi menyatakan, pemerintah sedang mengevaluasi usulan ini. Hasil kajian akan dibahas pada sidang kabinet. Keputusan selanjutnya akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas.

Apakah besaran penghasilan tidak kena pajak yang dibahas adalah Rp 2 juta seperti usulan Menakertrans, Agus mengatakan, nilai tersebut masih dikaji. ”Kami membicarakan hal seperti itu, tetapi belum bisa disampaikan secara resmi,” kata Agus.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar menyambut baik karena banyak upah minimum provinsi (UMP) lebih dari Rp 1,3 juta per bulan. Timboel meminta pemerintah mengalokasikan subsidi langsung bagi buruh bergaji di bawah Rp 2 juta per bulan agar bisa hidup sejahtera.

Menurut Timboel, kenaikan penghasilan tidak kena pajak tidak akan mengganggu target penerimaan PPh 21 dalam APBN Perubahan 2012 sebesar Rp 89 triliun.

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengatakan, kenaikan penghasilan tidak kena pajak akan berdampak kepada pekerja formal. Kebijakan ini dikhawatirkan baru menyentuh buruh berpenghasilan di atas UMP dan tidak sepenuhnya sesuai tujuan.

Yanuar meminta pemerintah menghitung cermat rencana tersebut. Dia khawatir, kenaikan penghasilan tidak kena pajak malah memicu inflasi karena harga konsumsi agregat ikut naik. ”Perlu ada insentif pajak bagi perusahaan. Semakin tinggi upah buruh, semakin rendah PPh perusahaan. Bukti kenaikan upah atas inflasi ini boleh menjadi pemotong PPh perusahaan,” ujar Yanuar.

MEDIA INFORMASI

BI: Keputusan S&P Tak Membuat Investor Hengkang

ILUSTRASI

JAKARTA - Walaupun Standard & Poor (S&P) tidak menaikkan level Indonesia ke investment grade, bukan berarti investor angkat kaki dari Indonesia. Pendapat ini disampaikan oleh Perry Warjiyo, Kepala Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (23/4/2012).
"Beberapa waktu terakhir kepercayaan investor masih kuat. Mereka membeli saham, membeli Surat Berharga Negara (SBN). Rupiah juga cukup stabil. Bahkan, ada penguatan," ujar Perry.
Ia menambahkan, sampai kuartal I 2012 ini, arus masuk dana asing ke Indonesia di portofolio saham dan SBN mencapai 1,6 miliar dollar AS. Meski tak menyebut persentase kenaikan, namun jumlah dana masuk itu naik ketimbang posisi kuartal keempat 2011.
Perry menilai, sebetulnya tidak ada alasan bagi S&P menahan peringkat Indonesia karena sudah waktunya Indonesia mendapatkan rating investasi. Mengenai berapa lama lagi waktu bagi S&P menaikkan rating Indonesia, Perry mengaku itu tergantung persepsi dari S&P.
"Dari sisi Indonesia, kami terus tunjukkan kondisi makro Indonesia yang kuat, risiko utang Indonesia yang rendah. Tentu ini bisa menjadi pertimbangan bagi S&P untuk meningkatkan rating. Kepercayaan investor juga akan besar. Ini akan memperkuat rupiah," tambahnya.

MEDIA INFORMASI