Kelola Dana Rp 7.500 Triliun, OJK Harus Independen

 

ILUSTRASI

HEADLINE NEWS, JAKARTA - Pengamat ekonomi, Tony Prasetiantono, berpesan agar OJK sebagai lembaga baru yang akan melakukan supervisi jasa keuangan mulai bidang perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank, harus independen. Lembaga ini harus bebas dari campur tangan Pemerintah.
Hal itu lantaran OJK nantinya akan mengelola dana yang terbilang besar yakni sekitar Rp 7.500 triliun atau setara dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. "Dana ini menyangkut dana yang besar sehingga memerlukan independensi yang tinggi. Jangan sampai menjadi perpanjangan tangan Pemerintah," sebut Tony .
Independensi yang tinggi itu bisa terwujud bila Dewan Komisioner OJK diisi oleh orang-orang yang berkualitas baik. Terhadap hal ini, Tony berharap agar lembaga ini tidak lantas didominasi oleh para birokrat. Harus ada jumlah yang seimbang antara profesional dan birokrat. Bila lebih banyak anggota yang berasal dari birokrat maka itu akan menjadi titik lemah OJK.
"Kan sudah ada dua orang ex-officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Jadi yang 7 (anggota Dewan Komisioner OJK) ini maksimal 1 saja birokratnya, 6 orang profesional," tegas dia.
Lebih bagus lagi, kata Komisaris Independen PermataBank ini, bila DK OJK mempunyai anggota yang berlatar belakang ekonomi makro. Pasalnya, OJK ini memang ditujukan untuk menghadapi krisis. "Itu akan lebih powerful dan bagus," ungkap Tony.
Jadi, tegasnya, kualifikasi anggota DK OJK harus hebat. Ini bisa tercemin dari susunan DK OJK yang bagus. "Orang banyak concern ya wajar. Karena OJK didesain untuk menghadapi krisis yang sistemik yang bisa melibatkan dunia finansial," tutur Tony.
"Sebetulnya catatan itu, saya sependapat bahwa ada ketidakpuasan hasil 14 besar ini. Tapi apakah kita mengulang seleksi dari awal itu kurang produktif. Lebih baik kita optimalkan dari 14 orang ini," pungkasnya.
OJK adalah lembaga baru yang akan melakukan supervisi industri jasa keuangan. Ini merupakan industri yang strategis sehingga harus diawasi orang-orang berintegritas tinggi, memiliki keahlian dan kompetensi di bidang keuangan. OJK akan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 orang.
Sebanyak 14 orang nama calon anggota telah dipilih oleh Presiden dan diserahkan ke DPR. Nantinya DPR akan memilih 7 orang untuk ditetapkan sebagai anggota dewan tersebut.
Namun dalam perjalanan proses seleksi calon anggota, sejumlah pihak sudah menaruh rasa khawatir. Salah satunya adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW mengkhawatirkan adanya sejumlah orang Bank Mandiri baik dalam panitia seleksi dan calon anggota DK OJK akan menimbulkan konflik kepentingan.
"Sejak awal prosesnya memang complicated karena mereka (panitia seleksi DK OJK) tidak pernah mendeklarasikan konflik kepentingan. Juga komposisi pansel yang didominasi oleh regulator yang tidak memberikan ruang yang luas bagi elit-elit masyarakat," sebut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, di Jakarta, Selasa (10/4/2012).
ICW pun tidak merasa aneh jika ada sejumlah orang yang pernah dan masih aktif memegang suatu jabatan di Bank Mandiri turut serta dalam panitia seleksi ataupun sebagai calon anggota DK OJK. "Artinya mengapa banyak orang Mandiri ya saya kira wajar saja karena pansel (panitia seleksinya)-nya juga sebagian juga orang Komisaris Mandiri," tambah Danang.

MEDIA INFORMASI

 Uang Rakyat Dirampok

 

ILUSTRASI

JAKARTA — Penyelewengan anggaran perjalanan dinas sebesar 30-40 persen dari biaya perjalanan dinas Rp 18 triliun selama setahun merupakan indikasi perampokan uang rakyat. Temuan BPK mengindikasikan bahwa perampokan uang rakyat terjadi merata di semua instansi pemerintah.

Terkait dengan indikasi manipulasi dana perjalanan dinas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan uji petik atas sejumlah instansi.

Instansi-instansi itu adalah Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Arsip Nasional Republik Indonesia.

Demikian ”Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Tahun 2010” yang dikeluarkan BPK. Dalam laporan  auditor BPK telah menguji sejumlah bukti yang mengindikasikan manipulasi dana perjalanan dinas ini.

Sejumlah bukti itu berupa tiket pesawat, pajak bandar udara (airport tax), transportasi lokal, penginapan, uang harian, dan konfirmasi pada maskapai penerbangan.

Modus yang ditemukan BPK setidaknya ada empat. Pertama, maskapai penerbangan yang digunakan dalam pelaksanaan berbeda dengan yang dilaporkan. Kedua, jumlah hari dinas tak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan. Ketiga, melaporkan perjalanan dinas fiktif. Keempat, menggunakan tiket asli tetapi palsu (aspal), yaitu sama sekali tidak melakukan perjalanan dinas atau memakai moda transportasi lain.
Dilakukan masif
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan di Jakarta, Senin (14/5/2012), menegaskan, korupsi dana perjalanan dinas oleh pegawai negeri sipil (PNS) secara perseorangan bisa jadi tidak terlalu besar jumlahnya. Namun, karena dilakukan secara masif di lingkungan birokrasi, penyimpangan ini menyebabkan anggaran APBN untuk biaya perjalanan PNS melonjak.

”Modus-modus yang ditemukan BPK lucu-lucu. Ada satu orang ditemukan melakukan perjalanan ke dua tempat yang berbeda pada tanggal yang sama. Ada juga perjalanan dinas yang diatur, padahal PNS-nya tidak melakukan perjalanan. Uang yang sudah terkumpul kemudian dibagi-bagi di akhir tahun. Ada juga penggelembungan melalui tiket fiktif, lamanya perjalanan misalkan dari 5 hari ditulis menjadi 10 hari,” kata Yuna.

Menurut Yuna, sistem belanja perjalanan dinas memang menjadi ajang ”bancakan” birokrasi. Tren anggaran perjalanan dinas sejak  2009 terus naik. Pada APBN 2009 dianggarkan Rp 2,9 triliun. Pada APBN-P 2009 menjadi Rp 12,7 triliun, tetapi realisasinya membengkak menjadi Rp 15,2 triliun.

Pada APBN 2010 pemerintah menetapkan anggaran perjalanan dinas PNS Rp 16,2 triliun. Namun, pada APBN-P 2010 naik menjadi Rp 19,5 triliun dan realisasinya Rp 18 triliun. Pada APBN 2011 dianggarkan Rp 24,5 triliun dan APBN-P 2011 sebesar Rp 23,9 triliun.

Tren kenaikan belanja perjalanan ini diikuti dengan tren kenaikan penyimpangan uang perjalanan dinas tersebut. Dari hasil audit BPK 2009 yang direkap Fitra, ada temuan penyimpangan sebesar Rp 73,5 miliar di 35 kementerian dan lembaga. Sementara itu pada 2010 ada temuan penyimpangan Rp 89,5 miliar di 44 kementerian dan lembaga.

MEDIA INFORMASI

 Otoritas Jasa Keuangan Bakal Kelola Dana Rp 7.000 Triliun

 

 Danang Widoyoko.

JAKARTA — Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menyebutkan, Otoritas Jasa Keuangan  merupakan lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mengawasi seluruh sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Omzet yang dikelola OJK diperkirakan mencapai Rp 7.000 triliun.
"Ya, saya kira lembaga ini sangat penting karena perannya mengawasi seluruh sektor keuangan baik perbankan maupun non-perbankan, termasuk pasar modal," kata Danang .
Menurut dia, sektor keuangan relatif tidak banyak tersentuh selama ini. Misalnya, kata Danang, bila ada sanksi yang diberikan kepada suatu pihak dalam suatu kasus di bidang pasar modal,  sanksinya hanya berupa sanksi administratif. Itu, menurut Danang, tidak sepadan dengan keuntungan yang bisa didapat oleh pihak tersebut di pasar modal. Dengan begitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa hadir untuk menjamin kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Sementara itu bagi pemerintah, OJK hadir sebagai upaya untuk mengatur sektor finansial.
"Bagi pemerintah, pengalaman di AS menunjukkan sektor finansial harus diatur. Duit bayar pajak tidak nyebur ke finansial untuk membayar bail-out (dana talangan). Jadi regulasi (untuk sektor finansial) harus sejak awal tidak pas krisis," papar Danang.
Apalagi dana yang dikelola OJK terbilang besar, yakni mencapai Rp 7.000 triliun. Itu terdiri dari omzet perbankan sekitar Rp 3.000 triliun, omzet pasar modal Rp 3.000 triliun, dan asuransi dan lainnya  Rp 1.000 triliun. Dana itu, menurut dia, sangat besar ketimbang dana fiskal yang hanya mencapai  Rp 1.500 triliun.
"Dana fiskal Rp 1.500 triliun saja ada pengawasan BPK, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian," ujar dia.
Jadi, kata dia lagi, dengan dana yang diawasi mencapai Rp 7.000 triliun, beban yang ditanggung OJK sangat besar. "Betapa beratnya beban OJK ini. Dan juga bukan hanya beban strategisnya lembaga ini, tetapi ini menyangkut kepercayaan masyarakat bagi sektor finansial," katanya.
OJK adalah lembaga baru yang akan melakukan supervisi jasa keuangan mulai bidang perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan nonbank. Jasa keuangan sendiri merupakan industri yang strategis sehingga harus diawasi orang-orang berintegritas tinggi, memiliki keahlian, dan kompetensi di bidang keuangan. OJK akan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 orang. Sebanyak 14  nama calon anggota telah dipilih oleh Presiden dan diserahkan kepada DPR. DPR nantinya akan memilih 7 orang untuk ditetapkan sebagai anggota dewan tersebut.

MEDIA INFORMASI

 Transaksi Uang Elektronik Tumbuh 117,35 Persen

 

ILUSTRASI

JAKARTA - Volume transaksi uang elektronik sampai dengan Maret 2012 tumbuh 117,35 persen menjadi 6.990.613 juta transaksi dibandingkan periode serupa tahun lalu sebesar 3.216.170 juta transaksi.

Pertumbuhan ini juga sejalan dengan kenaikan nilai transaksi uang elektronik yang per Maret 2012 sebesar 110,89 persen menjadi Rp 128,141 miliar dari posisi Maret 2011 senilai Rp 60,762 miliar. Nilai tersebut merupakan posisi tertinggi sejak uang elektronik mulai beredar pada 2007.

Tren kenaikan transaksi menggunakan uang elektronik ini secara khusus terlihat dalam tiga bulan pertama tahun 2012. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pada Januari volume transaksi uang elektronik tercatat 4.543.445 juta transaksi dan naik lagi pada Februari 2012 menjadi 5.762.752 juta transaksi.

Sampai dengan Maret 2012 jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat sebanyak 15.638.950 kartu. Jumlah ini tumbuh 66 persen dibandingkan posisi Maret 2011 sebanyak 9.400.205 kartu.

MEDIA INFORMASI

"Fit and Proper Test" Komisioner OJK Tunggu DPR

 ILUSTRASI

JAKARTA - Jika tak ada aral melintang, bulan Mei ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and porper test) terhadap calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Juni nanti diharapkan DPR telah mendapatkan tujuh nama calon anggota dewan komisioner OJK yang akan ditetapkan oleh Presiden. Sayangnya, sampai saat ini, calon anggota dewan komisioner OJK belum mendapatkan undangan dari DPR untuk menjalani proses seleksi.

Mulia P Nasution, salah satu calon anggota dewan komisioner OJK yang diajukan oleh Presiden ke DPR mengaku, belum mendapatkan undangan untuk hadir dalam proses seleksi. "Saya belum menerima (undangan fit and proper test ). DPR yang akan menetapkan agenda dan jadwal. Saya dan teman-teman lain yang menjadi calon menunggu (undangan)," jelasnya akhir pekan lalu.

Meski begitu, Mulia yang akan dijagokan menduduki posisi wakil ketua Dewan Komisioner OJK ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan. Menurutnya, DPR akan meminta calon anggota dewan komisioner untuk menyampaikan pengalamannya sesuai bidang yang akan diemban di OJK.

Mantan sekjen Kemenkeu yang kini menjadi staf ahli Menteri Keuangan ini, mengklaim dirinya memiliki pengalaman sesuai dengan bidang yang akan diembannya nanti di OJK. Menurut Mulia, misi OJK ke depan adalah menyelenggarakan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel.

Nantinya, kata Mulia OJK dan BI harus menjalin kerjasama yang erat. Pasalnya, "Pengalihan pengawasan perbankan dari BI ke OJK itu memerlukan transfer teknologi dan sistem informasi yang selama ini dijalankan BI," katanya.

MEDIA INFORMASI

 Hubungan Dagang RI-Rusia Masih Adem Ayem

 

 Menko Perekonomian Hatta Rajasa

BANDUNG - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan jatuhnya pesawat Sukhoi super jet 100 tidak akan berpengaruh negatif terhadap hubungan dagang Indonesia-Rusia.

"Saya kira tidaklah sampai ke situ (berdampak terhadap kerjasama perdagangan). Kita jangan berspekulasi dulu," kata Hatta usai kuliah Kewirausahaan di Kampus UPI, Jalan Setiabudi, Bandung, Sabtu (12/5/2012).

Menurut Hatta, Rusia selalu melihat Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam memperkuat perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Pendekatan praktis dan potensi yang cukup besar dalam hubungan bilateral dan kesamaan pandangan mengenai isu-isu utama dewasa ini, merupakan dasar yang kuat untuk kerjasama di berbagai bidang mulai dari energi, ruang angkasa, pendidikan, pariwisata hingga proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar.

Sebagai mantan Menteri Perhubungan, Hatta merasa prihatin atas peristiwa kecelakaan pesawat asalRusia tersebut. Menurutnya, seluruh upaya evakuasi maupun data korban seharusnya masyarakat mempercayakan kepada instansi terkait seperti KNKT maupun Basarnas, yang saat ini berada di lokasi jatuhnya pesawat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2005-2011) volume perdagangan Indonesia-Rusia terus mengalami peningkatan. Perdagangan naik 67,63 persen dari 2010, realisasi Juli 2011 sudah mencapai USD1,5 miliar.

MEDIA INFORMASI

 Hipmi: Ekonomi Sumut Tumbuh Mandiri Tanpa Pemerintah

 

ILUSTRASI

MEDAN - Klaim pemerintah akan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) yang selalu lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sejak 2011 lalu, boleh jadi benar secara statistik.

Namun disayangkan, pemerintah kehilangan peran dalam perwujudan pertumbuhan tersebut. Kemandirian masyarakat, khususnya kalangan pengusaha kecil dan menengahlah yang membuat pertumbuhan itu tetap terjaga.

"10 tahun terakhir pemerintah Sumut terus disibukkan dengan persoalan hukum dan politik. Pengusaha kecil dan menengah dibiarkan berjibaku dengan segala persoalan yang timbul baik karena tuntutan pasar maupun kebijakan pemerintah," Kata Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Sumatera Utara Firsal Ferial Mutyara, Jumat (11/5/12) malam.

Kondisi itu setidaknya tergambar dalam proses industrialisasi yang cenderung stagnant akibat kewajiban pemerintah menyiapkan infrastruktur tak kunjung dilaksanakan secara maksimal. Ketiadaan infrastruktur juga telah membuat investor enggan masuk, padahal dalam proses industrialisasi, modal maupun teknologi yang dimiliki investor menjadi sangat penting.

"Karena tidak ada infrastruktur, saat ini investor lebih memilih provinsi Riau. Pemerintahnya di sana juga lebih banyak memberikan kemudahan dibanding di Sumut," tambahnya.

Sementara terkait pembangunan mega proyek yang kini tengah dilaksanakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dinilai telah kadaluarsa. Seperti bandara Kuala Namu, yang ditargetkan dapat menampung hingga 12 juta penumpang per tahun. Dinilai juga tidak akan maksimal mengingat volume penumpang yang juga telah membludak.

"Kuala Namu, Sei Mangke, Kuala Tanjung, itu proyek sejak tahun berapa. Perhitungannya sudah tidak lagi sesuai. Begitu dibuka, pasti langsung penuh. Jadi ya tetap stagnan kita," tegasnya.

Firsal memprediksi kondisi ini masih akan terus terjadi hingga 2015 mendatang. Karena di 2013 akan ada pemilihan gubenur dan 2014 pemilihan presiden, yang tentunya akan memakan konsentrasi pemerintah. Pimpinan nasional terpilih pun baru akan dapat efektif di 2015 mendatang.

"Sampai 2013 mendatang kondisinya pasti masih sama. Tidak akan ada yang perduli, karena semua konsentrasi ke politik. Lagi-lagi pengusaha dan masyarakat yang harus mengurus dirinya sendiri," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI