Hipmi: Ekonomi Sumut Tumbuh Mandiri Tanpa Pemerintah

 

ILUSTRASI

MEDAN - Klaim pemerintah akan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) yang selalu lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sejak 2011 lalu, boleh jadi benar secara statistik.

Namun disayangkan, pemerintah kehilangan peran dalam perwujudan pertumbuhan tersebut. Kemandirian masyarakat, khususnya kalangan pengusaha kecil dan menengahlah yang membuat pertumbuhan itu tetap terjaga.

"10 tahun terakhir pemerintah Sumut terus disibukkan dengan persoalan hukum dan politik. Pengusaha kecil dan menengah dibiarkan berjibaku dengan segala persoalan yang timbul baik karena tuntutan pasar maupun kebijakan pemerintah," Kata Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Sumatera Utara Firsal Ferial Mutyara, Jumat (11/5/12) malam.

Kondisi itu setidaknya tergambar dalam proses industrialisasi yang cenderung stagnant akibat kewajiban pemerintah menyiapkan infrastruktur tak kunjung dilaksanakan secara maksimal. Ketiadaan infrastruktur juga telah membuat investor enggan masuk, padahal dalam proses industrialisasi, modal maupun teknologi yang dimiliki investor menjadi sangat penting.

"Karena tidak ada infrastruktur, saat ini investor lebih memilih provinsi Riau. Pemerintahnya di sana juga lebih banyak memberikan kemudahan dibanding di Sumut," tambahnya.

Sementara terkait pembangunan mega proyek yang kini tengah dilaksanakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dinilai telah kadaluarsa. Seperti bandara Kuala Namu, yang ditargetkan dapat menampung hingga 12 juta penumpang per tahun. Dinilai juga tidak akan maksimal mengingat volume penumpang yang juga telah membludak.

"Kuala Namu, Sei Mangke, Kuala Tanjung, itu proyek sejak tahun berapa. Perhitungannya sudah tidak lagi sesuai. Begitu dibuka, pasti langsung penuh. Jadi ya tetap stagnan kita," tegasnya.

Firsal memprediksi kondisi ini masih akan terus terjadi hingga 2015 mendatang. Karena di 2013 akan ada pemilihan gubenur dan 2014 pemilihan presiden, yang tentunya akan memakan konsentrasi pemerintah. Pimpinan nasional terpilih pun baru akan dapat efektif di 2015 mendatang.

"Sampai 2013 mendatang kondisinya pasti masih sama. Tidak akan ada yang perduli, karena semua konsentrasi ke politik. Lagi-lagi pengusaha dan masyarakat yang harus mengurus dirinya sendiri," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI