Kelola Dana Rp 7.500 Triliun, OJK Harus Independen

 

ILUSTRASI

HEADLINE NEWS, JAKARTA - Pengamat ekonomi, Tony Prasetiantono, berpesan agar OJK sebagai lembaga baru yang akan melakukan supervisi jasa keuangan mulai bidang perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank, harus independen. Lembaga ini harus bebas dari campur tangan Pemerintah.
Hal itu lantaran OJK nantinya akan mengelola dana yang terbilang besar yakni sekitar Rp 7.500 triliun atau setara dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. "Dana ini menyangkut dana yang besar sehingga memerlukan independensi yang tinggi. Jangan sampai menjadi perpanjangan tangan Pemerintah," sebut Tony .
Independensi yang tinggi itu bisa terwujud bila Dewan Komisioner OJK diisi oleh orang-orang yang berkualitas baik. Terhadap hal ini, Tony berharap agar lembaga ini tidak lantas didominasi oleh para birokrat. Harus ada jumlah yang seimbang antara profesional dan birokrat. Bila lebih banyak anggota yang berasal dari birokrat maka itu akan menjadi titik lemah OJK.
"Kan sudah ada dua orang ex-officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Jadi yang 7 (anggota Dewan Komisioner OJK) ini maksimal 1 saja birokratnya, 6 orang profesional," tegas dia.
Lebih bagus lagi, kata Komisaris Independen PermataBank ini, bila DK OJK mempunyai anggota yang berlatar belakang ekonomi makro. Pasalnya, OJK ini memang ditujukan untuk menghadapi krisis. "Itu akan lebih powerful dan bagus," ungkap Tony.
Jadi, tegasnya, kualifikasi anggota DK OJK harus hebat. Ini bisa tercemin dari susunan DK OJK yang bagus. "Orang banyak concern ya wajar. Karena OJK didesain untuk menghadapi krisis yang sistemik yang bisa melibatkan dunia finansial," tutur Tony.
"Sebetulnya catatan itu, saya sependapat bahwa ada ketidakpuasan hasil 14 besar ini. Tapi apakah kita mengulang seleksi dari awal itu kurang produktif. Lebih baik kita optimalkan dari 14 orang ini," pungkasnya.
OJK adalah lembaga baru yang akan melakukan supervisi industri jasa keuangan. Ini merupakan industri yang strategis sehingga harus diawasi orang-orang berintegritas tinggi, memiliki keahlian dan kompetensi di bidang keuangan. OJK akan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 orang.
Sebanyak 14 orang nama calon anggota telah dipilih oleh Presiden dan diserahkan ke DPR. Nantinya DPR akan memilih 7 orang untuk ditetapkan sebagai anggota dewan tersebut.
Namun dalam perjalanan proses seleksi calon anggota, sejumlah pihak sudah menaruh rasa khawatir. Salah satunya adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW mengkhawatirkan adanya sejumlah orang Bank Mandiri baik dalam panitia seleksi dan calon anggota DK OJK akan menimbulkan konflik kepentingan.
"Sejak awal prosesnya memang complicated karena mereka (panitia seleksi DK OJK) tidak pernah mendeklarasikan konflik kepentingan. Juga komposisi pansel yang didominasi oleh regulator yang tidak memberikan ruang yang luas bagi elit-elit masyarakat," sebut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, di Jakarta, Selasa (10/4/2012).
ICW pun tidak merasa aneh jika ada sejumlah orang yang pernah dan masih aktif memegang suatu jabatan di Bank Mandiri turut serta dalam panitia seleksi ataupun sebagai calon anggota DK OJK. "Artinya mengapa banyak orang Mandiri ya saya kira wajar saja karena pansel (panitia seleksinya)-nya juga sebagian juga orang Komisaris Mandiri," tambah Danang.

MEDIA INFORMASI

 Uang Rakyat Dirampok

 

ILUSTRASI

JAKARTA — Penyelewengan anggaran perjalanan dinas sebesar 30-40 persen dari biaya perjalanan dinas Rp 18 triliun selama setahun merupakan indikasi perampokan uang rakyat. Temuan BPK mengindikasikan bahwa perampokan uang rakyat terjadi merata di semua instansi pemerintah.

Terkait dengan indikasi manipulasi dana perjalanan dinas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan uji petik atas sejumlah instansi.

Instansi-instansi itu adalah Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Arsip Nasional Republik Indonesia.

Demikian ”Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Tahun 2010” yang dikeluarkan BPK. Dalam laporan  auditor BPK telah menguji sejumlah bukti yang mengindikasikan manipulasi dana perjalanan dinas ini.

Sejumlah bukti itu berupa tiket pesawat, pajak bandar udara (airport tax), transportasi lokal, penginapan, uang harian, dan konfirmasi pada maskapai penerbangan.

Modus yang ditemukan BPK setidaknya ada empat. Pertama, maskapai penerbangan yang digunakan dalam pelaksanaan berbeda dengan yang dilaporkan. Kedua, jumlah hari dinas tak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan. Ketiga, melaporkan perjalanan dinas fiktif. Keempat, menggunakan tiket asli tetapi palsu (aspal), yaitu sama sekali tidak melakukan perjalanan dinas atau memakai moda transportasi lain.
Dilakukan masif
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan di Jakarta, Senin (14/5/2012), menegaskan, korupsi dana perjalanan dinas oleh pegawai negeri sipil (PNS) secara perseorangan bisa jadi tidak terlalu besar jumlahnya. Namun, karena dilakukan secara masif di lingkungan birokrasi, penyimpangan ini menyebabkan anggaran APBN untuk biaya perjalanan PNS melonjak.

”Modus-modus yang ditemukan BPK lucu-lucu. Ada satu orang ditemukan melakukan perjalanan ke dua tempat yang berbeda pada tanggal yang sama. Ada juga perjalanan dinas yang diatur, padahal PNS-nya tidak melakukan perjalanan. Uang yang sudah terkumpul kemudian dibagi-bagi di akhir tahun. Ada juga penggelembungan melalui tiket fiktif, lamanya perjalanan misalkan dari 5 hari ditulis menjadi 10 hari,” kata Yuna.

Menurut Yuna, sistem belanja perjalanan dinas memang menjadi ajang ”bancakan” birokrasi. Tren anggaran perjalanan dinas sejak  2009 terus naik. Pada APBN 2009 dianggarkan Rp 2,9 triliun. Pada APBN-P 2009 menjadi Rp 12,7 triliun, tetapi realisasinya membengkak menjadi Rp 15,2 triliun.

Pada APBN 2010 pemerintah menetapkan anggaran perjalanan dinas PNS Rp 16,2 triliun. Namun, pada APBN-P 2010 naik menjadi Rp 19,5 triliun dan realisasinya Rp 18 triliun. Pada APBN 2011 dianggarkan Rp 24,5 triliun dan APBN-P 2011 sebesar Rp 23,9 triliun.

Tren kenaikan belanja perjalanan ini diikuti dengan tren kenaikan penyimpangan uang perjalanan dinas tersebut. Dari hasil audit BPK 2009 yang direkap Fitra, ada temuan penyimpangan sebesar Rp 73,5 miliar di 35 kementerian dan lembaga. Sementara itu pada 2010 ada temuan penyimpangan Rp 89,5 miliar di 44 kementerian dan lembaga.

MEDIA INFORMASI

 Otoritas Jasa Keuangan Bakal Kelola Dana Rp 7.000 Triliun

 

 Danang Widoyoko.

JAKARTA — Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menyebutkan, Otoritas Jasa Keuangan  merupakan lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mengawasi seluruh sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Omzet yang dikelola OJK diperkirakan mencapai Rp 7.000 triliun.
"Ya, saya kira lembaga ini sangat penting karena perannya mengawasi seluruh sektor keuangan baik perbankan maupun non-perbankan, termasuk pasar modal," kata Danang .
Menurut dia, sektor keuangan relatif tidak banyak tersentuh selama ini. Misalnya, kata Danang, bila ada sanksi yang diberikan kepada suatu pihak dalam suatu kasus di bidang pasar modal,  sanksinya hanya berupa sanksi administratif. Itu, menurut Danang, tidak sepadan dengan keuntungan yang bisa didapat oleh pihak tersebut di pasar modal. Dengan begitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa hadir untuk menjamin kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Sementara itu bagi pemerintah, OJK hadir sebagai upaya untuk mengatur sektor finansial.
"Bagi pemerintah, pengalaman di AS menunjukkan sektor finansial harus diatur. Duit bayar pajak tidak nyebur ke finansial untuk membayar bail-out (dana talangan). Jadi regulasi (untuk sektor finansial) harus sejak awal tidak pas krisis," papar Danang.
Apalagi dana yang dikelola OJK terbilang besar, yakni mencapai Rp 7.000 triliun. Itu terdiri dari omzet perbankan sekitar Rp 3.000 triliun, omzet pasar modal Rp 3.000 triliun, dan asuransi dan lainnya  Rp 1.000 triliun. Dana itu, menurut dia, sangat besar ketimbang dana fiskal yang hanya mencapai  Rp 1.500 triliun.
"Dana fiskal Rp 1.500 triliun saja ada pengawasan BPK, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian," ujar dia.
Jadi, kata dia lagi, dengan dana yang diawasi mencapai Rp 7.000 triliun, beban yang ditanggung OJK sangat besar. "Betapa beratnya beban OJK ini. Dan juga bukan hanya beban strategisnya lembaga ini, tetapi ini menyangkut kepercayaan masyarakat bagi sektor finansial," katanya.
OJK adalah lembaga baru yang akan melakukan supervisi jasa keuangan mulai bidang perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan nonbank. Jasa keuangan sendiri merupakan industri yang strategis sehingga harus diawasi orang-orang berintegritas tinggi, memiliki keahlian, dan kompetensi di bidang keuangan. OJK akan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 orang. Sebanyak 14  nama calon anggota telah dipilih oleh Presiden dan diserahkan kepada DPR. DPR nantinya akan memilih 7 orang untuk ditetapkan sebagai anggota dewan tersebut.

MEDIA INFORMASI

 Transaksi Uang Elektronik Tumbuh 117,35 Persen

 

ILUSTRASI

JAKARTA - Volume transaksi uang elektronik sampai dengan Maret 2012 tumbuh 117,35 persen menjadi 6.990.613 juta transaksi dibandingkan periode serupa tahun lalu sebesar 3.216.170 juta transaksi.

Pertumbuhan ini juga sejalan dengan kenaikan nilai transaksi uang elektronik yang per Maret 2012 sebesar 110,89 persen menjadi Rp 128,141 miliar dari posisi Maret 2011 senilai Rp 60,762 miliar. Nilai tersebut merupakan posisi tertinggi sejak uang elektronik mulai beredar pada 2007.

Tren kenaikan transaksi menggunakan uang elektronik ini secara khusus terlihat dalam tiga bulan pertama tahun 2012. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pada Januari volume transaksi uang elektronik tercatat 4.543.445 juta transaksi dan naik lagi pada Februari 2012 menjadi 5.762.752 juta transaksi.

Sampai dengan Maret 2012 jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat sebanyak 15.638.950 kartu. Jumlah ini tumbuh 66 persen dibandingkan posisi Maret 2011 sebanyak 9.400.205 kartu.

MEDIA INFORMASI

"Fit and Proper Test" Komisioner OJK Tunggu DPR

 ILUSTRASI

JAKARTA - Jika tak ada aral melintang, bulan Mei ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and porper test) terhadap calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Juni nanti diharapkan DPR telah mendapatkan tujuh nama calon anggota dewan komisioner OJK yang akan ditetapkan oleh Presiden. Sayangnya, sampai saat ini, calon anggota dewan komisioner OJK belum mendapatkan undangan dari DPR untuk menjalani proses seleksi.

Mulia P Nasution, salah satu calon anggota dewan komisioner OJK yang diajukan oleh Presiden ke DPR mengaku, belum mendapatkan undangan untuk hadir dalam proses seleksi. "Saya belum menerima (undangan fit and proper test ). DPR yang akan menetapkan agenda dan jadwal. Saya dan teman-teman lain yang menjadi calon menunggu (undangan)," jelasnya akhir pekan lalu.

Meski begitu, Mulia yang akan dijagokan menduduki posisi wakil ketua Dewan Komisioner OJK ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan. Menurutnya, DPR akan meminta calon anggota dewan komisioner untuk menyampaikan pengalamannya sesuai bidang yang akan diemban di OJK.

Mantan sekjen Kemenkeu yang kini menjadi staf ahli Menteri Keuangan ini, mengklaim dirinya memiliki pengalaman sesuai dengan bidang yang akan diembannya nanti di OJK. Menurut Mulia, misi OJK ke depan adalah menyelenggarakan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel.

Nantinya, kata Mulia OJK dan BI harus menjalin kerjasama yang erat. Pasalnya, "Pengalihan pengawasan perbankan dari BI ke OJK itu memerlukan transfer teknologi dan sistem informasi yang selama ini dijalankan BI," katanya.

MEDIA INFORMASI

 Hubungan Dagang RI-Rusia Masih Adem Ayem

 

 Menko Perekonomian Hatta Rajasa

BANDUNG - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan jatuhnya pesawat Sukhoi super jet 100 tidak akan berpengaruh negatif terhadap hubungan dagang Indonesia-Rusia.

"Saya kira tidaklah sampai ke situ (berdampak terhadap kerjasama perdagangan). Kita jangan berspekulasi dulu," kata Hatta usai kuliah Kewirausahaan di Kampus UPI, Jalan Setiabudi, Bandung, Sabtu (12/5/2012).

Menurut Hatta, Rusia selalu melihat Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam memperkuat perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Pendekatan praktis dan potensi yang cukup besar dalam hubungan bilateral dan kesamaan pandangan mengenai isu-isu utama dewasa ini, merupakan dasar yang kuat untuk kerjasama di berbagai bidang mulai dari energi, ruang angkasa, pendidikan, pariwisata hingga proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar.

Sebagai mantan Menteri Perhubungan, Hatta merasa prihatin atas peristiwa kecelakaan pesawat asalRusia tersebut. Menurutnya, seluruh upaya evakuasi maupun data korban seharusnya masyarakat mempercayakan kepada instansi terkait seperti KNKT maupun Basarnas, yang saat ini berada di lokasi jatuhnya pesawat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2005-2011) volume perdagangan Indonesia-Rusia terus mengalami peningkatan. Perdagangan naik 67,63 persen dari 2010, realisasi Juli 2011 sudah mencapai USD1,5 miliar.

MEDIA INFORMASI

 Hipmi: Ekonomi Sumut Tumbuh Mandiri Tanpa Pemerintah

 

ILUSTRASI

MEDAN - Klaim pemerintah akan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) yang selalu lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sejak 2011 lalu, boleh jadi benar secara statistik.

Namun disayangkan, pemerintah kehilangan peran dalam perwujudan pertumbuhan tersebut. Kemandirian masyarakat, khususnya kalangan pengusaha kecil dan menengahlah yang membuat pertumbuhan itu tetap terjaga.

"10 tahun terakhir pemerintah Sumut terus disibukkan dengan persoalan hukum dan politik. Pengusaha kecil dan menengah dibiarkan berjibaku dengan segala persoalan yang timbul baik karena tuntutan pasar maupun kebijakan pemerintah," Kata Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Sumatera Utara Firsal Ferial Mutyara, Jumat (11/5/12) malam.

Kondisi itu setidaknya tergambar dalam proses industrialisasi yang cenderung stagnant akibat kewajiban pemerintah menyiapkan infrastruktur tak kunjung dilaksanakan secara maksimal. Ketiadaan infrastruktur juga telah membuat investor enggan masuk, padahal dalam proses industrialisasi, modal maupun teknologi yang dimiliki investor menjadi sangat penting.

"Karena tidak ada infrastruktur, saat ini investor lebih memilih provinsi Riau. Pemerintahnya di sana juga lebih banyak memberikan kemudahan dibanding di Sumut," tambahnya.

Sementara terkait pembangunan mega proyek yang kini tengah dilaksanakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dinilai telah kadaluarsa. Seperti bandara Kuala Namu, yang ditargetkan dapat menampung hingga 12 juta penumpang per tahun. Dinilai juga tidak akan maksimal mengingat volume penumpang yang juga telah membludak.

"Kuala Namu, Sei Mangke, Kuala Tanjung, itu proyek sejak tahun berapa. Perhitungannya sudah tidak lagi sesuai. Begitu dibuka, pasti langsung penuh. Jadi ya tetap stagnan kita," tegasnya.

Firsal memprediksi kondisi ini masih akan terus terjadi hingga 2015 mendatang. Karena di 2013 akan ada pemilihan gubenur dan 2014 pemilihan presiden, yang tentunya akan memakan konsentrasi pemerintah. Pimpinan nasional terpilih pun baru akan dapat efektif di 2015 mendatang.

"Sampai 2013 mendatang kondisinya pasti masih sama. Tidak akan ada yang perduli, karena semua konsentrasi ke politik. Lagi-lagi pengusaha dan masyarakat yang harus mengurus dirinya sendiri," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI

 Jadi Tersangka Korupsi, PNS Tetap Terima Gaji & Tunjangan

 

 ILUSTRASI

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuturkan, meskipun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersangkut sebuah kasus pelanggaran termasuk korupsi sehingga menjadi tersangka, PNS tersebut tetap menerima gaji dan tunjangan lainnya.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Badaruddin menjelaskan, PNS yang menjadi tersangka hanya mendapat gaji namun tidak full akan tetapi hanya 50 persen.

"Kalau gaji itu dia terima 50 persen untuk pemberhentian sementara tapi kalau tunjangan keuangannya itu tinggal 10 persen, tapi kalau skorsing dia tidak masuk maka tidak dibayar, tinggal gajinya saja," ungkapnya kala ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (11/5/2012).

Kiagus pun melanjutkan bahwa ketika telah menjadi tersangka PNS tersebut tidak akan langsung dipecat, namun akan diberhentikan terlebih dahulu sementara.

"Sebenarnya, kebijakan berhenti atau tidak tergantung dari hasil pemeriksaan, tetapi kalau secara hukumnya, begitu jadi tersangka kita berhentikan dulu dia untuk sementara, skorsing. Nanti kalau sudah berkekuatan hukum tetap baru diberhentikan," paparnya.

"Tapi apabila ada bukti-bukti yang diyakini oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) maka IBI akan merekomendasikan ke atasannya, dan atasannya akan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, kalau ada bukti-bukti yang kuat bahwa dia melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku, ketentuan perundang-undangan maka dia bisa saja diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI

 SBY: Ini 3 Cara Agar Ekonomi RI Tumbuh Pesat

Presiden SBY.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan Indonesia agar ekonominya tumbuh pesat. Hal ini seperti yang disampaikan delegasi Inggris kepada dirinya.

"Saya baru membaca komentar dan pandangan dari pimpinan businnes center yang waktu itu mendampingi PM Inggris. Dia katakan Indonesia adalah tempat yang baik untuk investasi. Tiga hal, kalau Indonesia bisa tingkatkan yang tiga hal ini maka Indonesia bisa lebih pesat," jelas SBY saat memimpin rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/5/2012).

Pertama, legal and regulation certainty. "Ayo kita yang biasa melakukan regulasi peraturan, jangan berubah, dan tiba-tiba berubah ini yang membuat bingung, hukum dan predictable," jelas dia.

Kedua, yang dikoreksi oleh delegasi Inggris adalah doing bussines harus diperbaiki. "Mereka ingin kemudahan lebih baik lagi, jangan dipersulit sana dan sini," jelas dia.

Ketiga, infrastruktur lebih maju. "Tiga ini mungkin sudah didengar beberapa tahun lalu, dan ini dianggap oleh orang yang punya kemampuan besar dan ini bisa ditingkatkan lagi. Kalau ini investasi bergerak, maka pembelanjaan pemerintah bisa kita jaga, dan daya beli masyarakat kita," jelas dia.

Dia juga mengatakan, pemerintah seharusnya menjalankan program kemiskinan yang sudah direncanakan.

"Sekarang era politik menjelang pemilu, statement dari politisi-politisi termasuk kandidat presiden, mereka ungkapkan tentang pengurangan kemiskinan yang kritis. Kita sudah punya kebijakan itu, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Ini yang sudah betul-betul yang sudah kita miliki harus kita jalankan," beber dia.

MEDIA INFORMASI

Bank Dipo Resmi Jadi Bank Sahabat Sampoerna

 

 ILUSTRASI

JAKARTA - Setahun setelah diakuisisi Grup Sampoerna, Bank Dipo Internasional resmi beralih nama menjadi Bank Sahabat Sampoerna.

"Perubahan nama ini dilakukan per Februari 2012 untuk menambah daya saing Bank di industri perbankan nasional," ujar Direktur Utama Bank Sahabat Sampoerna Indra W Supriadi, Rabu (9/5/2012) saat jumpa pers peluncuran Bank Sahabat Sampoerna.

Grup Sampoerna melalui PT Sampoerna Investama telah mengakuisisi 85 persen saham Bank Dipo Internasional dengan PT Pahalamas Sejahtera sebagai pemegang saham pendiri tetap memiliki 15 persen saham bank.

Sampai dengan 2011, aset Bank Sahabat Sampoerna naik 35 persen menjadi Rp 1,1 triliun dari Rp 798 miliar pada akhir 2010. Dana pihak ketiga (DPK) melonjak 31 persen menjadi Rp 811,4 miliar sementara kredit tumbuh 15,04 persen menjadi Rp 643,4 miliar.

Grup Sampoerna telah menyuntikkan modal sebesar Rp 100 miliar di akhir 2011 sehingga rasio kecukupan modal (CAR) menjadi 36,5 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar 25,7 persen. Fungsi intermediari tetap berjalan baik yang tecermin dari rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) sebesar 79,3 persen

MEDIA INFORMASI

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 6,3% Dinilai Wajar

 

 ILUSTRASI

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2012 yang sebesar 6,3 persen dianggap wajar. Ekonomi Indonesia ditaksir akan tumbuh 6,2-6,4 persen sampai akhir tahun.  Hal ini dikarenakan adanya kombinasi penurunan ekspor, peningkatan impor minyak dan tingginya ekspektasi inflasi.

"Pertumbuhan ekonomi (kuartal satu) 6,32 persen memang sudah sesuai dengan prediksi Mandiri.  Ke depan, saya rasa pertumbuhan ekonomi hanya akan berkisar 6,2-6,4 persen saja, karena  perlambatan permintaan global yang mempengaruhi ekspor kita dan juga meningkatnya impor, khususnya migas," ujar Chief Economist Bank Mandiri Destry Damayanti.

Selain komponen ekspor dan impor yang tahun ini akan melambat, Destry juga memprediksi, konsumsi masyarakat akan melempem dikarenakan adanya ekspektasi inflasi yang meningkat sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Ketidakpastian domestik akan terus tinggi walaupun harga BBM enggak dinaikkan pemerintah. Meski kalau diperhatikan sekarang harga Indonesian Crude Price (ICP) kita sudah jauh di atas Brent dan  West Texas Intermediate (WTI) jadi kemungkinan naik (BBM) masih tetap ada," lanjut Destry.

Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar (AS) juga diprediksi akan semakin tertekan sehingga akan terus mendorong melempemnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 6,2-6,4 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam APBN-P 2012 di 6,5 persen.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal satu 2012 hanya di 6,3 persen atau lebih rendah dari ekspetasi banyak pihak dan pemerintah yang bisa mencapai 6,5 persen. Menurut BPS, angka ini disebabkan karena menurunnya ekspor yang tidak juga bisa melampaui pertumbuhan belanja pemerintah dan juga konsumsi domestik.

MEDIA INFORMASI

 Pertumbuhan Ekonomi Diyakini Bakal Sesuai Target

Menkeu Agus Martowardojo

JAKARTA - Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi di kuartal mendatang akan sesuai dengan target, meskipun terhambat kebijakan BBM subsidi. Hal ini karena pemerintah akan menggenjot pertumbuhan ekonomi dari belanja pemerintah.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (7/5/2012).

"Sekarang ini kalau BBM yang bisa disampaikan adalah kita tidak ada kenaikan sampai dengan akhir tahun. Namun, kita akan menjaga anggaran kita memadai. Itu ditandai dengan program-program penghematan yang dilakukan pemerintah. Fokus kita ke belanja-belanja nonprioritas, seperti perjalanan dinas, dan tim-tim konsolidasi," tutur Agus.

Agus optimistis, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan ketiga mendatang akan tinggi sehingga di akhir tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di angka 6,5 persen. Demi mencapai targetnya, Agus akan menggenjot belanja modal dan barang pemerintah dan juga memperbesar porsi belanja infrastruktur.

"Kami optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan baik dan kita kalau menargetkan 6,5 persen masih akan capai itu. Kenapa? karena di 2012 masih akan didukung oleh stimulus yang ada di APBN-P 2012 untuk infrastruktur. Kita juga akan mentargetkan investasi yang tinggi di kuartal satu diatas sembilan persen ini akan meningkat dan akan berdampak positif ke depan," lanjut mantan Dirut Bank Mandiri ini.

Masih tingginya angka investasi di kuartal pertama ini, pencairan anggaran pemerintah yang akan dipercepat di kuartal-kuartal mendatang dan juga penetapan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) akan terus membuat ekonomi Indonesia melaju kencang di angka 6,5 persen sesuai dengan APBN-P 2012.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal satu 2012 hanya di 6,3 persen atau lebih rendah dari ekspetasi banyak pihak dan pemerintah yang bisa mencapai 6,5 persen. Menurut BPS, angka ini disebabkan karena menurunnya ekspor yang tidak juga bisa melampaui pertumbuhan belanja pemerintah dan juga konsumsi domestik.

MEDIA INFORMASI

Gelar Investment Garde RI Bisa Dicabut

 ILUSTRASI

JAKARTA - Peringkat Indonesia layak investasi (investment grade) yang telah disematkan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings dan Moody's Investor Service berpotesi diturunkan. Hal ini terjadi, jika pemerintah tak mampu mengelola keuangan negara.

Analis pasar modal Reza Priambada mengatakan, jika pemerintah tidak bisa menjaga defisit anggaran, bukan tidak mungkin peringkat tersebut bisa dapat ditarik kembali.

“Namun lembaga peringkat tersebut (Moody dan Fitch's) tidak langsung menurunkan peringkat, mereka akan melakukan penilainan kembali,” ungkap Reza.

Dia menjelaskan, alasan salah satu lembaga pemeringkat lainnya, yakni Standard and Poor’s (S&P) enggan memberikan peringkat investment grade untuk Indonesia lantara kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut dia, S&P menilai selisih Indonesian Crude Product (ICP) dengan harga BBM bersubsidi di Indonesia semakin besar. "Ini membuat Anggaran belanja negara membengkak dan mengganggu keuangan Negara," tukas dia.

Diberitakan sebelumnya, S&P menyatakan belum memberikan gelar ini lantaran batalnya kenaikan harga BBM bersubsidi. "Soal S&P saya tidak terlalu khawatir. Saya rasa ini masalah waktu saja," ungkap Kepala BKPM Gita Wirjawan.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardjojo menjelaskan, lembaga Pemeringkat Internasional S&P perlu melakukan kajian lebih lanjut sebelum menyematkan gelar investment grade tersebut kepada Indonesia.

Hal ini diungkapkan lantara dua lembaga pemeringkat lainnya yakni Moody's dan Fitch's Rating, telah lebih dahulu memberikan gelar investment grade bagi Indonesia.

Mengutip website resmi Moody's, dari sisi manajemen fiskal, Moody's melihat saat ini kebijakan yang diterapkan cukup baik. Indikatornya adalah defisit anggaran berada pada tingkat yang sangat rendah, dan beban utang pemerintah sebagai terhadap PDB (debt to GDP) yang rendah.

Pertama, adanya mobilitas pendapatan yang baik sehingga dapat menyebabkan peningkatan pada ruang fiskal.

Kedua, kondisi negara pembayaran dan sistem keuangan yang sehat, ditambah dengan track record stabilitas moneter dan pengendalian harga.

Ketiga, kemajuan berkelanjutan dalam mengatasi infrastruktur, yang berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan potensial.

Keempat, adanya permodalan dari dalam negeri serta pasar kredit untuk yang mampu mendukung kemampuan keuangan dan utang pemerintah.

MEDIA INFORMASI

Genjot Ekonomi Daerah, Apkasi Gelar Otonomi Expo 2012

 ILUSTRASI

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan menggelar International Expo dengan tema "Otonomi Expo & Forum 2012 in Counjunction with Asean-China Free Trade International Expo & Forum 2012". Kegiatan tersebut akan dihelat pada 24-27 Mei 2012 di Jakarta Convention Center (JCC). Pameran ini nantinya akan menyajikan keberhasilan pemerintah daerah.

"Termasuk, menunjukkan pelayanan terbaik daerah kepada investor, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) agar mau turut dalam memajukan pertumbuhan perekonomian masyarakat," ujar Ketua Umum Apkasi,
Dia menjelaskan, pada dasarnya daerah menginginkan percepatan kemajuan pembangunannya. Sehingga daerah akan memberi jaminan kepastian hukum untuk para investor.

"Saya yakin, saat ini para kepala daerah sedang berlomba meyakinkan investor, sebab jika tidak, daerahnya dapat dianggap tidak kondusif sebagai daerah investasi," terang Isran.

Menurutnya, kegiatan ini salah satu syarat yang dibebankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada para bupati, yakni untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Itu sudah diberikan pengarahan sewaktu Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Oktober, Apkasi di Denpasar dan harus menjadi pegangan. Bahkan hal tersebut sudah menjadikan rujukan dan pedoman para kepala daerah,” tegasnya.

Daerah juga diharapkan dapat segera membenahi diri agar investor mau datang ke daerah dengan memberikan pelayanan kemudahan. Ajang ini, lanjut Isran, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan dan kemajuan pelaksanaan otonomi daerah selama lebih dari sebelas tahun.

MEDIA INFORMASI

Negara Tidak Akan Rugi Meski PTKP Naik

ILUSTRASI

JAKARTA - Dengan meningkatnya Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp15,23 juta per tahun menjadi Rp24 juta per tahun, tidak akan membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak. Pasalnya, naiknya PTKP akan menaikkan purchasing power masyarakat.

"Sepertinya memang ada kehilangan, tapi di sisi lain ada tambahan disitu. Ketika daya beli masyarakat meningkat maka ada kegiatan ekonomi disitu yang dapat menggerakkan perekonomian," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, kala ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (4/5/2012).

Hatta melanjutkan, memang terdapat potensi kehilangan pendapatan negara sebesar Rp12 triliun, tapi, penurunan tersebut akan tertutup dari pendapatan seperti dari pajak mineral dan lain-lain.

Sebelumnya, kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp15,84 juta menjadi Rp24 juta diyakini akan mendongkrak daya beli masyarakat hingga 30 persen. Hal itu selanjutnya akan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas enam persen pada tahun ini.

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) Gunadi menjelaskan, kenaikan batas PTKP sebesar 40 persen dari Rp15,84 juta menjadi Rp24 juta memang akan menurunkan potensi penerimaan perpajakan sebesar Rp16 triliun–Rp30 triliun per tahun. Namun, potensi penurunan sebesar itu hanya 2–3 persen dari total target penerimaan pajak tahun 2012,di luar bea cukai, yang ditetapkan sekitar Rp850 triliun.

Sementara, kenaikan batas PTKP menjadi Rp24 juta akan memberi dampak positif, yakni terdongkraknya daya beli masyarakat. Pasalnya, uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak bisa dibelanjakan bagi keperluan lain. “Daya beli masyarakat akan naik sekitar 30 persen sehingga masyarakat terhibur dari (ketidakpastian) kenaikan harga BBM dan inflasi. Masyarakat akan lebih leluasa berbelanja sehingga sektor ekonomi dari konsumsi naik,” tutur Gunadi.

Rencana kenaikan PTKP sebelumnya diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peresmian rumah susun Jamsostek di Kabil, Batam. Kenaikan tersebut tinggal menunggu keputusan dan persetujuan DPR. Presiden berharap, kenaikan batas PTKP mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Mengenai batas PTKP baru sebesar Rp24 juta, menurut Gunadi,merupakan batas yang ideal untuk saat ini. Batas tersebut sudah sejalan dengan penentuan batas PTKP yaitu upah minimum regional (UMR) serta pengeluaran minimal keluarga miskin.

MEDIA INFORMASI

April 2012, Solo Deflasi Terendah di Jawa Tengah

 ILUSTRASI

SOLO - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo melaporkan April 2012 Solo mengalami deflasi 0,13 persen (month to month/mtm) dibanding bulan sebelumnya yakni Maret 2012.

"Pencapaian deflasi sebesar itu pada April 2012 adalah deflasi yang terendah di Jawa Tengah," ungkap Kepala Perwakilan BI Solo Doni P Joewono .

Lebih lanjut, dia mengatakan secara year to date dibanding Desember 2011 inflasi sebesar 0,59 persen maka pada April 2012 menjadi sebesar 0,45 persen, dan secara tahunan inflasi di kota Solo pada April 2012 sebesar angka 3,56 persen (year on year/yoy) dibanding 2011 pada bulan yang sama sebesar 3,39 persen.

Rendahnya deflasi April 2012 sebesar 13 persen, menurut Doni, disebabkan antara lain menurunnya harga beras dan cabai. "Turunnya harga beras disebabkan oleh tersedianya pasokan yang memadai. Pada Maret 2012 adalah puncak dari panen raya padi," jelasnya.

Begitu pula turunnya cabai, katanya lagi, terutama cabai merah dan rawit, disebabkan oleh pasokan yang memadai. "Sehingga cabai di pasaran cukup tersedia dan relatif banyak,” ujarnya.

Doni yang juga Sekretaris Pengarah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Solo mengatakan pada April 2012 komoditi yang mengalami kenaikan adalah minyak goreng, material bangunan dan sebagian.

"Sedang komoditi yang lain, sebagian besar relatif stabil," jelasnya.

MEDIA INFORMASI

Dirjen Pajak Incar 2 Juta Wajib Pajak Baru

Dirjen Pajak Fuad Rahmany

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menargetkan bisa menjaring sebanyak 2 juta wajib pajak (WP) pada tahun ini. Dirjen Pajak Fuad Rahmany menjelaskan, jumlah tersebut terdiri dari WP badan usaha maupun WP perorangan.

"Harapan kita tahun ini, mudah-mudahan kalau lancar di lapangan kita bisa dapat 2 juta wp. Tapi kita enggak tahu juga bisa berhasil atau nggak. Tapi kita selalu target dan cukup ambisius. Kan lumayan cukup banyak tuh 2 juta," ungkapnya kala ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (1/5/2012).

Fuad melanjutkan, saat ini terdapat sekira 10 juta hingga 12 juta badan usaha, namun yang hanya membayar pajak baru sekira 100 ribu badan usaha. Fuad menuturkan,  hal itu merupakan hal yang sulit untuk dicapai, dirinya berharap jumlah tersebut bisa dicapai dalam lima tahun  ke depan.

"Aku enggak tahu lah, kita sudah kejar belum tentu mereka tetap bayar kan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu tapi bukan di zaman saya ya. Mungkin lima tahun ke depan bisa, mustinya sudah harus tercapai lah," paparnya.

Namun,dalam kurun waktu tiga tahun ke depan pun,Fuad berharap dapat menjaring 5 juta hingga 6 juta WP badan usaha. "Ya pikir yang realistis saja lah, yang mungkin kita targetkan sekitar 5 sampai 6 juta WP badan yang sudah menyerahkan SPT-nya. Tiga tahun ke depanlah, itu yang saya harapkan," jelas dia.

"Kalau sudah itu barulah kita sebagai negara pantas hidup dibiayai oleh jutaan badan usaha kalau enggak kita keterlaluan banget. Ya jalan baru enggak diperbanyak, infrastruktur enggak begitu bagus, pelayanan kepada masyarakat masih belum begitu baik. Karena banyak yang belum bayar pajak begitu," ungkapnya.

MEDIA INFORMASI